ID EN

Mencari Sebab, Kenapa Upah Buruh Perempuan Masih Rendah

Tanggal Publish: 15/06/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Awal bulan Mei 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis upah buruh perempuan di Indonesia pada umumnya masih lebih rendah dibanding laki-laki. Kalau pun ada yang terbilang tinggi, hanya di sektor pertambangan, selebihnya masih normativ atau masih banyak upah dibawah kelayakan hidup.

Suhariyanto Kepala BPS menjelaskan lebih rinci, upah tertinggi yang diterima buruh perempuan pada sektor pertembangan untuk tahun ini nominalnya Rp 5,08 juta per bulan. Sedangkan untuk sektor lainnya, seperti perkebunan, garmen dan industri masih ukuran standar.

“Bahkan ada upah yang diterima buruh perempuan paling terendah sebesar Rp 1,68 juta rupiah. Tentu saja upah yang rendah ini harus menjadi perhatian bersama, karena masih jauh dari hidup layak,” ucapnya, di Kantor BPS, Jakarta Pusat. 

Selain itu, BPS juga menerangkan pendapatan bulanan yang diterima laki-laki tahun ini masih lebih tinggi atau pada umumnya ada yang menerima Rp 2,33 juta tiap bulan. Nah, jika dilihat latar pendidikan dari lulusan SMA/SMK atau Universitas maka semakin tinggi pula upah akan diterimanya.

M Hanif Dhakiri Menteri Tenaga Kerja (Menaker) juga tak membantah jika sampai tahun ini tenaga kerja laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan. Padahal, jika dilihat dari kualitas pendidikan, setiap tahunnya kualitas pendidikan perempuan semakin meningkat. Sementara total tenaga kerja perempuan di era milenial telah mencapai 50 persen dan mendekati laki-laki sebesar 70 persen.

Oleh sebab itulah, Menaker mengatakan akan segera mengevaluasi kendala yang terjadi agar keseimbangan upah antara lelaki dan perempuan tercipta keseimbangan dalam perusahaan. Dia juga membeberkan salah satu penyebab terjadi ketimpangan upah yang dialami buruh perempuan memang tak jauh dari faktor keluarga.

“Dalam peraturan undang-undang ketenagakerjaan setiap pekerja/buruh wajib bekerja selama 8 jam per hari. Nah yang jadi persoalan, jika ada seorang perempuan yang sudah memiliki anak, tentu memiliki dampak,” ucapnya, beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Sebab, konsentrasi bekerjanya akan terpecah belah antara pekerjaan dan rumah tangga. Terkadang mereka harus terpaksa memutuskan, meninggalkan karier kerja atau fokus mengurus suami dan anaknya.

Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bapennas) pun sudah lama merilis jika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada perempuan sedang jalan ditempat selama 20 tahun ini.

Kepala Bappenas Bambang P. S Brodjonegoro menjelaskan sebenarnya kualitas pendidikan perempuan setiap tahun terun mengalami peningkatan. Namun yang menjadi kendala dalam soal TPAK masih sebatas 50 persen.

“Perempuan sangat berpotensi mendorong pertumbuhan perekonomian, kalau TPAK nya semakin meningkat. Karena kualitas dan ketrampilan yang mereka miliki semakin meningkat. Hanya di pedesaan saja yang agak tertinggal, namun kalau untuk perkotaan mereka sudah siap bersaing dalam dunia kerja,” jelasnya, di Kantor Bappenas, Jakarta, pada 2018. (AH)