Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 hanya tinggal hitungan bulan. Tepatnya, tahun depan , di bulan April, masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak suara akan mengikuti pesta demokrasi selama lima tahun sekali. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat juga sudah resmi mengumumkan, bahwa ada dua calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) yang resmi mengikuti pertarungan politik di tahun 2019 nanti.

Untuk peserta Pilpres 2019 nomor urut satu adalah calon petahana, Ir Joko Widodo-KH Maa’ruf Amin (Jokowi-Maa’ruf) didukung koalisi partai PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP. Kemudian, nomor urut dua Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno (Prabowo-Sandi) didukung oleh partai Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN. Capres-Cawapres beserta partai koalisi pendukungnya pun saat ini sudah sibuk berkampanye dan menjumpai seluruh lapisan masyarakat untuk memaparkan visi dan misi politiknya.

Tak ketinggalan, relawan Capres-Cawapres dari kubu masing-masing pun juga sudah melakukan konsolidasi internal. Seperti relawan yang dilakukan dari serikat buruh/pekerja. Dalam urusan politik kekuasaan, buruh sudah tak tabu lagi masuk dalam pusaran politik. Bahkan, sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, aktivis buruh sudah beberapa kali membuat partai politik yang tujuannya untuk membela kepentingan politik dan hak kesejahteraan buruh. Sayangnya, partai politik yang dirintis aktivis buruh tak bertahan lama, hingga akhirnya tak beraktifitas lagi.

Dalam agenda diskusi publik yang diadakan Kluster SDM dan Ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dengan tema “Prospek Politik Buruh 2019” Triyono, peneliti LIPI, membeberkan peta kekuatan politik buruh di Pilpres 2019 masih tetap diperhitungkan oleh partai politik. Karena serikat buruh salah satu merupakan organisasi yang terbesar dan memiliki basis kantong suara yang kongkrit.

Dia menjelaskan kekuatan politik buruh di tahun 2019 nanti, dinamika politiknya tak jauh beda dengan Pilpres 2014, karena serikat buruh/pekerja akan terpecah belah dalam pilihan politik. Dijelaskannya, penyebab terpecahnya suara serikat buruh, memang tak jauh dari persoalan klasik karena setiap serikat buruh memiliki kepentingan politik yang berbeda pandangan ideologi politik yang berbeda-beda pula.

“Perbedaan politik dan kepentingan itu sudah bagian keseharian dilingkungan serikat buruh. Bahkan, konflik internal pun kerap terjadi, hingga terjadi perpecahan. Karena perpecahan konflik, sekarang sudah ada 15 konfederasi serikat buruh yang tercatat resmi. Belum lagi serikat buruh lainnya yang belum memiliki konfederasi jumlahnya mencapai ratusan,” katanya, di Gedung Seminar LIPI, Jakarta Selatan, berapa waktu lalu.

Dia juga memaparkan jika kondisi jumlah anggota serikat buruh semakin tahun semakin menurun. Pada ahun 2017, jumlah anggota serikat buruh di Indonesia jumlahnya hanya mencapai sekitar 2,7 juta orang. Jumlah itu menurun drastis sejak tahun 2007, yang pada saat itu jumlahnya mencapai 3,4 juta orang. Ditambah lagi, militansi mengorganisir buruh yang dilakukan aktivis buruh pun semakin tahun semakin redup, termasuk manajemen organisasinya masih kurang profesional.

“Namun kekuatan politik buruh di Pilpres 2019 tetap masih diperhitungkan. Karena elit politik masih membutuhkan suara dukungan dari buruh. Disamping itu, elit kekuasaan juga masih membutuhkan konsep dan solusi dari masalah ketenagakerjaan yang sampai saat ini masih carut marut,” terangnya.

Rebut Simpati
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), salah satu organisasi serikat buruh terbesar di Indonesia dalam keputusan politiknya juga sudah resmi mendukung pasangan jokowi-Maa’ruf. Dalam keterangan pers berapa waktu lalu, Mudhofir Khamid, Presiden KSBSI, mengatakan alasan KSBSI mendukung Capres-Cawapres nomor urut satu, karena Jokowi hampir lima tahun ini sudah berhasil melakukan pembangunan infrastruktur diberbagai daerah.

Manfaatnya juga sudah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya dikawasan daerah perbatasan dan wilayah Indonesia Timur yang selama ini merasa anak tiri pembangunan. Untuk urusan pembangunan ekonomi dan lapangan kerja, Mudhofir menilai kepemimpinan Jokowi sudah berusaha keras untuk mendatangkan investor asing membangun usahanya di Indonesia.

“Hasilnya pun sudah terlihat. Minat investor asing masuk ke Indonesia semakin tahun terus meningkat. Sehingga lapangan kerja, khususnya angkatan muda semakin terbuka lebar. Sekarang ini pemerintah sudah berhasil menargetkan lapangan kerja sebanyak 10 juta orang selama 3 tahun,” pungkasnya.

Ketika kepemimpinan Jokowi dinilai berpihak kepada rakyat dan berhasil menciptakan stabilitas keamanan negara, Mudhofir menegaskan tidak ragu untuk mendukung kepemimpinan Jokowi untuk dua periode. Untuk memenangkan pasangan nomor urut satu, Mudhofir menjelaskan konsolidasi internal dari tiap federasi buruh yang berafiliasi dengan KSBSI sudah dilakukan.

“Sosialisasi dari pengurus tingkat pusat sampai tingkat daerah dan seluruh anggota sudah masih terus dilakukan. Kami punya target 5 juta suara untuk memenangkan Jokowi-JK,” ujarnya.

Selain itu, pimpinan dan pengurus FSB Garteks, federasi yang berafiliasi dengan KSBSI juga membentuk relawan Gerakan Jokowi (Garjo). Gerakan politik yang akan dilakukan Garjo untuk memenangkan Jokowi-Maa’ruf, di Pilpres 2019 tidak hanya fokus basis suara buruh formal. Ary Joko Sulistyo, Ketua Umum FSB Garteks KSBSI menjelaskan, taktik gerilya Garjo yang akan diperankan dilapangan nantinya akan merebut simpati publik dari semua kalangan. Termasuk sektor buruh informal juga bagian target suara.

“Sosialisasi program kerja dan visi misi Jokowi-Maa’ruf juga sudah dilakukan ke tingkatan internal pengurus sampai tingkat cabang. Untuk memenangkan Jokowi-Maa’ruf, kami akan saling bersinergitas dengan KSBSI, karena gerakan ini memang satu tujuan,” pungkasnya.

Begitu juga dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Dibawah kepemimpinan Andi Gani, Presiden KSPI, dia mengatakan arah dukungan politik organisasinya juga sudah ke pasangan Jokowi-Maa’ruf. Sementara Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), menyatakan tetap independen. Nah, untuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), pilihan politiknya mendukung Prabowo-Sandi, dibawah kepemimpinan Said Iqbal, sebagai Presiden KSPI.

Said Iqbal, Presiden KSPI pada peringatan May Day kemarin juga langsung mendklarasikan Prabowo agar menjadi pemimpin lima tahun mendatang. Bahkan kontrak politik dengan Prabowo pun dilakukan, yang isinya kalau Prabowo terpilih presiden 2019-2024, maka sistem kerja kontrak (outsourching)dihapuskan. Deklarasi dukung mendukung dari relawan serikat buruh sudah berjalan. Sekarang tinggal menunggu, mesin serikat buruh mana yang paling produktif untuk memenangkan jagoannya. Kita lihat saja hasilnya di Pilpres tahun depan, siapa yang paling kuat mempengaruhi suara buruh dilapangan. (AH)