Beberapa waktu lalu, KSBSI bekerja sama dengan CNV International menggelar acara dialog publik dengan tema “Dialog Sosial” dalam penerapan PKB Multi Perusahaan di Jawa Barat. Acara dialog publik itu digelar di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat. KSBSI saat ini dalam gerakannya lebih mengedepankan gerakan sosial dihadapan pengusaha dan pemerintah. Walau disatu sisi, KSBSI menegaskan juga tidak meninggalkan tradisi aksi massa, ketika dalam memperjuangkan hak-hak buruh.

Tampil sebagai pembicara, Roel Rotshuizen (Penasehat CNV International) dan Janneke (Staff CNV International), Alexander Kohnstamn (Direktur Fair Wear), Hans De Brabander (Perwakilan Kedutaan Besar Belanda), Ratna Pratiwi perwakilan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Agus Saefudin (Ketua DPC FSB Garterks Bandung), serta perwakilan pengusaha di Cianjur.

Roel Rotshuizen, mengatakan, CNV International sudah lama mendorong KSBSI agar untuk lebih mengedepankan hubungan dialog sosial dengan perusahaan dan pemerintah, sesuai perkembangan jaman.  Sebab, tujuan utama dialog sosial bagian dari solusi untuk menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan dalam perusahaan dan mengurangi aksi demo yang dilakukan buruh.

CNV International juga menilai dialog sosial yang sedang diterapkan KSBSI cukup banyak mengalami kemajuan. Pandangan pengusaha dan pemerintah pun semakin berubah, karena selama ini serikat buruh masih dinilai momok yang menakutkan. Dengan adanya dialog sosial, Roel juga menerangkan pengusaha bisa mendapat keuntungan. Keuntungannya seperti dalam penerapan implementasi PKB Multi Perusahaan, pengusaha tidak lagi dikuatirkan terjadi konflik. Karena dalam perjanjian itu, ada kesepakatan bersama dengan buruh tentang buruh tentang jaminan upah layak dan hak normativ lainnya.

“Manfaat PKB Multi Perusahaan juga bisa meminimalisir konflik antara buruh dan perusahaan, terkait masalah upah dan hak-hak normativ lainnya, agar tidak terjadi demo dan mogok kerja. Saya berharap agenda dialog sosial bisa semakin dinilai positif oleh serikat buruh, pengusaha dan pemerintah. Karena, semangat dialog sosial lebih mengedepankan perundingan dan hasil perundingan itu tidak ada yang dirugikan, semua pihak akan diuntungkan,” terangnya.

Menghapus Curiga

Sulistri, (DEN KSBSI) mengatakan bahwa salah satu implementasi gerakan dialog sosial yang sedang dijalankan, salah satunya mewujudkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Multi Fungsi Perusahaan. Saat ini program PKB Multi Perusahaan sedang ditargetkan dibeberapa daerah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Subang, Cianjur. Namun untuk kedepannya, Sulistri berharap agar PKB Multi Perusahaan juga bisa diterapkan diseluruh Indonesia, tidak hanya di pulau Jawa.

Waktu ditanya, sudah sejauh mana tolok ukur keberhasilan gerakan dialog sosial di perusahaan untuk kepentingan serikat buruh, Sulistri mengatakan tingkat kemajuannya semakin nyata. Beberapa tahun lalu, ketika metode dialog sosial diterapkan diwilayah Jawa Barat, hanya ada 8 perusahaan sektor Garteks saja yang mau menerima kehadiran serikat buruh. Tapi dipenghujung tahun 2018 ini, semakin bertambah menjadi 16 perusahaan. Nah untuk perusahaan perkebunan, dulunya ada sekitar 29 perusahaan dan sekarang sudah menjadi 44 perusahaan disektor perkebungan.

“Perusahaan dibeberapa kabupaten Jawa Barat sudah mulai menerima kehadiran serikat buruh. Mereka juga menilai, serikat buruh penting hadir dalam perusahaan untuk membela kepentingan hak-hak buruh dengan cara mengedepankan dialog,” terangnya.

Intinya, ketika serikat buruh sudah berhasil menerapkan dialog sosial dengan pihak perusahaan untuk memperjuangkan PKB Multi Fungsi Perusahaan, serikat buruh jangan langsung berpuas diri. Namun harus isi dari PKB Multi Fungsi Perusahaan harus bisa di implementasikan untuk kepentingan buruh.

Dia juga menegaskan, gerakan dialog sosial yang dijalankan KSBSI sekarang ini menjadi gerakan alternativ serikat buruh, ketika terjadi kebuntuan komunikasi antara perusahaan dan pemerintah. Pasalnya, berdasarkan pengalaman KSBSI, ketika dulunya lebih mengutamakan aksi gerakan lebih aksi tekanan (demo) buruh ke perusahaan, justru lebih banyak resikonya kepada anggota KSBSI. Untuk itulah, sekarang ini KSBSI melakukan perpaduan aksi dialog sosial dan aksi massa.

“KSBSI tidak akan pernah meninggalkan tradisi aksi demo buruh, namun seiring perkembangan jaman, KSBSI juga harus beradaptasi dengan gerakan dialog sosial. Jika ada persoalan buruh dan perusahaan kalau masih bisa diselesaikan dengan cara-cara dialog, KSBSI pasti lebih mengedepankannya. Kalau langkah dialog sudah buntu, langkah terakhirnya baru melakukan aksi demo dan mogok kerja,” tegasnya.  

Sementara itu, Hans De Brabander, dalam kata sambutannya dipenghujung dialog publik itu, dia mengatakan pihak Kedutaan Besar Belanda sangat mendukung gerakan agenda dialog sosial yang sedang dijalankan CNV International bersama KSBSI. Sebab, agenda dialog sosial juga bagian dari edukasi bagi buruh dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan konflik ketenagakerjaan. Dia yakin, selama ada persoalan jika masih bisa diselesaikan dengan cara berdialog, pasti ada solusi yang terbaik, karena fungsi utama dialog sosial mampu menghilangkan kecurigaan dari semua pihak dan mengedepankan keterbukaan. (AH)