ID ENG

YLBH GARTEKS Beberkan, PT. Dizamatra Powerindo Mengabaikan Hak Buruh Yang Pensiun

Tanggal Publish: 27/10/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) GARTEKS menyampaikan PT. Dizamatra Powerindo, perusahaan yang bergerak tambang batubara dinilai telah mengabaikan hak buruhnya yang pensiun sesuai aturan. Perusahaan tersebut berproduksi di Desa Kebur Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dan berkantor Pusat di Jl. Talang No. 3 Proklamasi Jakarta Pusat.

Nasib buruh yang diabaikan ini Syarif Hasan. Dia pernah bekerja PT. Dizamatra Powerindo sejak 2 April 2011. Waktu melakukan konsultasi hukum di Kantor YLBH GARTEKS, di Komplek Madigrass Blok. KC 08/02 Citra Raya, Kelurahan Mekarbakti, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Banten, ia menyampaikan rasa kecewa terhadap perusahaan dan pemerintah.

Karena semasa mudanya dia bersama keluargannya telah mengabdikan diri di PT. Dizamatra Powerindo. Namun mirisnya, saat pensiun justru tidak diberikan uang pensiun sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (kluster ketenagakerjaan) juncto Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tentang Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan secara sepihak perusahaan menghentikan pembayaran upah sejak bulan Agustus 2021.

Trisnur Priyanto SH kuasa hukum Syarif Hasan mengatakan disisi lainnya buruh yang diputus hubungan kerjanya dengan alasan pensiun berdasar pada Ketentuan Pasal 154A Ayat (1) huruf n berhak atas pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) yang selengkapnya disebutkan; “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.

“Mengingat klien kami tidak diberikan haknya, maka cukup beralasan pula kami untuk melakukan upaya hukum,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).

Kemudian, jika melihat unsur Pidana  Ketenagakerjaan yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 185 Ayat (1) selengkapnya berbunyi :”Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Ayat (2) selengkapnya berbunyi: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan”

TIM YLBH Garteks sebagai kuasa hukum akan menindak lanjuti secara hukum dan tentunya membuat langkah-langkah strategis. Serta akan mengadukan ke Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan untuk memanggil Direktur PT. Dizimatra Powerindo.

“Agar segera menyelesaiakan perselisihan antara klien kami dengan perusahaan sebelum melakukan upaya hukum baik perdata dan pidana yang menjadi hak klien,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Faizal Rakhman Ketua Serikat Buruh Garteks KSBSI Kabupaten Serang menyampaikan  prihatin atas kondisi yang terjadi di PT. Dizamatra Powerindo. Dimana, Syarif Hasan adalah orang tuanya.

“Seharusnya pihak perusahaan taat dan patuh terhadap ketentuan perundangan-undangan dan segera membayar upah sejak Agustus 2021 serta hak-hak pensiunnya,” tandasnya.

Tim kuasa hukum YLBH GARTEKS yang mendampingi Syarif Hasan adalah Trisnur Priyanto, S.H., Tri Pamungkas, S.H.,MH. dan Sutrisna, S.H. (AH)