ID ENG

Wadiyo Kembali Terpilih di Konfercab FSB GARTEKS Kabupaten Bogor

Tanggal Publish: 09/07/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019, DPC FSB GARTEKS Kabupaten Bogor, baru saja melaksanakan konferensi cabang (Konfercab) sesuai peraturan tanggal organisasi. Acara tersebut diadakan di Villa Bukit Hambalang dan dihadiri perwakilan DPP FSB GARTEKS KSBSI, pengurus komisariat (PK) dan utusan peninjau.

Acara yang diadakan sekitar pukul 10.00 WIB itu melewati beberapa laporan, dari pembahasan pertanggungjawaban kerja, keuangan. Selain itu juga membahas langkah-langkah kerja yang akan dijalankan oleh pengurus DPC yang terpilih untuk empat tahun kedepan.

Terutama dalam pengembangan dan penguatan organisasi, baik internal dan eksternal.Dalam proses pemilihan ketua cabang, Wadiyo akhirnya kembali terpilih kedua kalinya menjadi Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Bogor dan Faisal kembali dipercaya menjadi sekretaris cabang.

Ketika diwawancarai melalui seluler, Wadiyo menyampaikan ketika dipercaya kembali memimpin organisasi untuk empat tahun kedepan, dia berkomitmen menjalankan amanah. Kemudian, dia juga bersama pengurus yang terpilih akan berkomitmen pada pembenahan internal organisasi serta menambah jumlah PK baru dibeberapa perusahaan.

“Program pendidikan atau basic training (Batra) untuk PK dan anggota juga akan lebih diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),” ujarnya, Senin 8 Juli 2019.

Wadiyo menjelaskan, dengan melakukan program pendidikan secara tersistematis, dia yakin akan tercipta regenerasi kepemimpinan yang lebih baik kedepannya. Sebab, serikat buruh yang profesional harus bisa melahirkan generasi yang bisa menjawab tantangan. Terutama bisa mengadvokasi dirinya serta orang-orang sekitar dalam perusahaan.

Oleh sebab itulah, fokus yang akan dijalankan FSB GARTEKS Kabupaten Bogor untuk empat tahun kedepan melakukan pembenahan internal organisasi, penguatan kualitas SDM pengurus dan anggota serta meluaskan jaringan eksternal ke lintas serikat pekerja/buruh dan instansi pemerintah. (AH)