ID ENG

UU PPP Disahkan DPR, Trisnur Priyanto: Buruh Kecewa, Indonesia Bukan Lagi Negara Hukum tapi Kekuasaan

Tanggal Publish: 25/05/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sudah mensahkan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) di Gedung Parlemen Senayan. Undang-Undang ini langsung diketok palu oleh Puan Maharani Ketua DPR RI, walau ditolak oleh aktivis serikat buruh, karena dinilai memang untuk memuluskan kepentingan Omnibus law  Undang-Undang Cipta Kerja.

Trisnur Priyanto Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat  Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPP FSB GARTEKS KSBSI) mengatakan secara pribadi kecewa atas disahkannya UU PPP. Dia menilai keputusan tersebut merupakan sikap arogansi politik yang dilakukan penguasa negara dan wakil rakyat. Serta menunjukkan Indonesia bukan lagi negara hukum (rechsstaat) tapi negara kekuasaan (machtstaat)

Kemudian, dengan disahkannya revisi UU PPP memang sarat kepentingan politik dalam memuluskan omnibus law UU Cipta Kerja yang telah diketok palu pada 2021. Karena bisa dijadikan landasan hukum untuk memenuhi atau menggugurkan keputusan "Inkonstitusional Bersyarat" dari hasil putusan Mahkamah Konstitusional (MK).

Selain itu, ia juga mengatakan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI yang sedang digadang-gadang PDIP untuk didaulat maju sebagai Cawapres seharusnya memahami dan mengerti apa yang diinginkan buruh dan masyarakat. Tapi ini justru sebaliknya mengetuk palu pengesahan UU PPP.                                                                                   

“Apalagi gerakan serikat buruh saat ini memprihatinkan, karena sedang terkotak-kotak dan tidak solid. Sehingga pemerintah selalu memanfaatkan kelemahan tersebut untuk membuat undang-undang dan peraturan yang merugikan hak buruh,” ucap Trisnur, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/5/2022).

Kata Trisnur, dampak omnibus law UU Cipta Kerja sebenarnya tak hanya pada buruh. Tapi juga merugikan masa depan generasi bangsa. Sebab, undang-undang tersebut sengaja dibuat oleh pemerintah memang untuk kepentingan pengusaha. Investor asing semakin leluasa melakukan eksploitasi alam Indonesia, sementara masyarakat adat akan banyak yang diusir dari tanah leluhurnya.

“Walau sedang lemah, tapi mau tidak mau gerakan buruh harus tetap melakukan aksi perlawanan. Baik dalam bentuk opini maupun aksi turun ke jalan untuk mempengaruhi masyarakat. Sebab jaringan serikat buruh internasional juga memang menyoroti kehadiran UU Cipta Kerja yang merugikan hak buruh di dunia kerja,” imbuhnya. 

Dia juga menjelaskan persoalan buruh kedepannya semakin berat, sepanjang elit serikat buruh juga masih bertahan pada sikap egoisnya. Pasalnya, para pemimpin aktivis buruh hari ini justru semakin banyak yang merasa serikat buruhnya yang terhebat. Kalau pun duduk dan diskusi bersama, belum tentu bisa bersatu untuk  memperjuangkan kesejahteraan buruh.

“DPP FSB GARTEKS KSBSI tetap menegaskan menolak kehadiran UU Cipta Kerja dan disahkannya UU PPP. Tapi kami tetap menunggu intruksi resmi dari Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI mengenai langkah dan sikap selanjutnya,” kata Trisnur.

Menurut Trisnur sikap pemerintah semakin hari meremehkan gerakan buruh. Kalau pun serikat buruh memberikan kritik dan saran dalam bentuk tulisan memang diterima. Tapi setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. “Sangat banyak ide dan gagasan yang kami berikan, tapi tidak diakomodir,” terangnya.

Buruh sudah cerdas dan melek informasi. Karena itu, dia menyarankan agar tidak lagi memilih elit politik yang mendukung disahkannya UU Cipta Kerja dan UU PPP di pada Pemilu dan Pilpres 2024. Sebab DPR itu dikontrak rakyat ketika mereka terpilih. Bahkan gaji dan berbagai fasilitasnya sebagai pejabat negara juga sebagian dari hasil keringat buruh.

“Sudah waktunya buruh harus membangun gerakan politik moral. Kalau ada elit politik yang terbukti ikut mendukung kebijakan yang membuat buruh tertindas, jangan pilih mereka saat maju menjadi anggota DPR maupun maju menjadi penguasa negara,” tutupnya. (AH)