ID ENG

UU Cipta Kerja Hanya Pemaksaan Kepentingan Elit, Melanggar Norma Hukum

Tanggal Publish: 10/09/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) kembali menggelar uji formli  Sidang Perkara Nomor 91, 103, 105, 107/PUU-XVIII/2020, 4, 6/PUU-XIX/2021 Tentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dalam sidang itu, Hakim MK menghadirkan dan meminta pendapat saksi ahli dari kuasa presiden. Diantaranya Prof Romli Atmasasmita S.H., LL.M, Ahmad Redi serta Turro Wongkaren.

Trisnur SH, perwakilan Tim Kuasa Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang melakukan uji formil UU Cipta Kerja mengatakan saksi ahli dari presiden adalah orang  berkompeten dibidangnya. Tapi dia berpendapat saat Romli Atmasasmita memberikan keterangan dinilai kurang tepat. Karena latar belakang ahli yang dihadirkan berlatar belakang bidang hukum internasional. 

“Seharusnya di persidangan hari ini, presiden bukan menghadirkan saksi ahli dibidang hukum internasiona. Karena yang dipaparkan oleh saksi hali lebih berkaitan perspektif hukum pidana,” ucapnya, di Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (9/9/2021).

Selain itu, ia juga menyoalkan keterangan saksi ahli dari Ahmad Redi. Karena dia menjelaskan dalam proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ada terjadi kesalahan pengetikan naskah. Menurutnya hal itu sesuatu yang wajar dalam penyusunan RUU. Menurut Trisnur, keterangan Redy dianggap tidak objektif, karena lebih memihak pemerintah dan tidak sesuai kaidah.

“Terlebih lagi ketika dirinya mengatakan perumusan UU Omnibus Law Cipta Kerja itu diluar sistem yang ada dan negara boleh melakukan akrobasi hukum menyusun undang-undang. Menurut saya itu keterangan berliau sudah salah tafsir,” kata Trisnur.

Artinya, kalau pemerintah ingin menyusun perundang-undangan seharusnya mengikuti aturan undang-undang yang berlaku, sesuai pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Ditambah lagi, di negara ini juga sudah ada UU Nomor 12 Tahun  2011 Tentang Pembuatan Produk Perundang-Undangan.

“Tapi pemerintah tidak menggunakan peraturan yang berlaku. Apalagi Indonesia hari ini masih menerapkan hukum positif. Jadi kalau pemerinta membuat UU Cipta Kerja dengan cara akrobatik, maka harus merevisi atau menghilangkan UU No. 12 Tahun  2011 Tentang Pembuatan Produk Perundang-Undangan,” terangnya.

Intinya, Trisnur mengatakan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah pemaksaan politik yang dilakukan oleh sekelompok elit. Karena dalam undang-undang ini menghapus, mencabut dan mengganti pasal dari 79 undang-undang menjadi satu UU bernama Cipta Kerja.

“Sementara sistem hukum di Indonesia tidak mengenal seperti ini,” pungkasnya.

Dia menilai lahirnya Undang-undang Cipta Kerja adalah produk semi liberal untuk pintu masuk investor. Agar bergerak lebih leluasa untuk kepentingan bisnisnya di Indonesia. Artinya, setelah undang-undang ini sukses disahkan akan ada lagi produk undang-undang yang sama untuk kedepannya. Akhirnya pondasi hukum yang dibangun selama ini akan hancur.

“Sampai hari ini pemerintah tidak pernah konsisten membuat produk undang-undang. Termasuk Undang-Undang Cipta Kerja lahir itu bukan dari semangat hukum, tapi kepentingan penguasa,” tegasnya. (AH)