ID ENG

Union Busting dan PHK Terhadap Aktivis Buruh Meningkat, Pemerintah Terkesan Lepas Tangan

Tanggal Publish: 09/10/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Aries Sokhibi Sekretaris Dewan Pengurus Cabang  Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Tangerang Raya Banten mengatakan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diluar pandemi Covid-19 semakin meningkat terhadap aktivis buruh/pekerja. Hal ini bersamaan dengan kasus pemberangusan serikat buruh (union busting) di perusahaan.

Termasuk pengusaha semakin banyak alergi dengan kehadiran serikat buruh dilingkungan perusahaan. Sehingga melakukan berbagai cara melakukan PHK. Dengan alasan efisiensi karyawan akibat kondisi perusahaan keuangan sedang keadaan pailit.

“Padahal, aktivis dan anggota serikat buruh tingkat perusahaan yang di PHK ini, pada umumnya sedang memperjuangkan hak mereka. Seperti soal upah layak, jaminan sosial dan kebebasan berpendapat dilingkungan perusahaan,” ucapnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/10/2021).

Aries Sokhibi menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87/1984, tentang kebebasan berserikat bagi kaum buruh. Kemudian diaplikasikan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Jadi barang siapa menghalang-halangi atau memaksa dan melarang buruh untuk berserikat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, seharusnya dikenakan sanksi pidana,” tegasnya.

Dia juga mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan tak mau peduli dengan masalah kebebasan berserikat. Sementara, kasus kasus PHK massal yang menimpa pengurus serikat buruh di perusahaan bukannya berkurang, tapi semakin parah. Begitu juga, pengusah semakin banyak bersikap arogan. Mereka langsung mem-PHK aktivis serikat buruh tanpa mengedepankan dialog.          

Seharusnya jargon Nawacita yang sering digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memihak pada  kelas pekerja. Artinya, pemerintah tidak boleh menutup mata dalam masalah ini, sebab buruh adalah bagian tulang punggung perekonomian negara.

“Sampai hari ini kami merasa bingung, Presiden Jokowi sering meneriakan slogan 'Kerja Kerja Kerja', tapi fakta dilapangan banyak buruh korban 'PHK PHK PHK'. Padahal kalau dibalik pelajaran kasus tersebut, buruh yang di PHK ini penyebabnya karena sedang menuntut hak kesejahteraannya sesuai peraturan UU Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Terakhir, Aries Sokhibi menegaskan semangat serikat buruhnya FSB GARTEKS KSBSI adalah memperjuangkan hak buruh menjadi sejahtera di dunia kerja. Selalu mengedepankan sosial dialog dengan pengusaha dan pemerintah dalam urusan hubungan industrial.

“Kalau pun kami melakukan aksi demo itu hanya langkah terakhir saja ketika upaya dialog tidak ada titik terang,” jelasnya.

Sekarang ini, pihaknya tetap melakukan advokasi terhadap Pengurus Komisariat (PK) perwakilan perusahaan yang diduga  korban PHK dan pemberangusan serikat buruh di lingkungan perusahaan, diantaranya:

  1. PHK di PT Hari Mau Indah
  2. Forisa Nusapersada
  3. Universal Luggage Indonesia
  4. Aggio Multimex Internasional Grup
  5. Victory Ching Luh Indonesia
  6. Ching Luh Indonesia

Terkait kasus PHK di PT Hari Mau Indah, dia menjelaskan pengurus yang ter-PHK karena sedang memperjuangkan upah yang tidak dibayarkan perusahaan. Iuran peserta BPJS tidak disetorkan serta menuntut hak-hak lainnya. Kemudian kasus PHK yang terjadi di PT. Universal Luggage Indonesia, PT. Aggio Multimex Internasional Grup, PT. Victory Ching Luh Indonesia, PT. Ching Luh Indonesia, setelah dibentuknya serikat buruh di perusahaan tersebut. (A1)