ID ENG

UMP Tahun 2021 Sah Tidak Naik, FSB GARTEKS KSBSI: Menaker Raport Merah

Tanggal Publish: 27/10/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Ida Fauziyah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) baru saja menerbitkan Surat Edaran (SE) Edaran Nomor M/11/HK.04/2020. Surat ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia.

Dijelaskan, SE tersebut bertujuan untuk perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi buruh/pekerja. “Serta  menjaga kelangsungan iklim usaha dalam menyesuaikan terhadap penetapan upah minimum dalam rangka pemulihan dampak Covid-19,” ujarnya dalam keterang tertulis melalui awak media, Jakarta, Selasa (27/10).

Intinya, ditengah Indonesia sedang menghadapi ancaman resesi ekonomi, Ida Fauziyah kerjasama dengan semua elemen untuk mengatasinya. Salah satunya meminta kepada seua gubernur agar bisa melakukan penyesuaian penetapan UMP pada 2021 nanti dengan nilai UMP 2020,” kata Menaker.

SE ini segera ditandatangani Menaker pada 26 Oktober 2020. Dan kemudian upah minimum 2021 secara resmi segera ditetapkan lalu diumumkan ke seluruh pemerintah daerah akhir Oktober 2020 nanti.

“Keputusan ini melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021, sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu menetapkan dan mengumumkan UMP 2021 31 Oktober 2020. Saya meminta kepada pihak terkait menindaklanjutinya. Serta menyampaikan SE yang baru diterbitkan kepada bupati/walikota dan pemangku kepentingan diwilayah masing-masing,” ucapnya.

Trisnur Priyanto Sekjen DPP Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) mengatakan terbitnya SE Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19 jelas merugikan hak buruh.

Menurutnya, tahun ini Ida Fauziyah sudah dua kali menerbitkan SE. Dimana kebijakannya tak memihak pada buruh dan lebih menguntungkan pengusaha. Termasuk ia juga mempertanyakan SE tersebut, apakah sudah dibahas melalui rapat LKS Tripartit Nasional (Tripnas) melalui unsur pemerintah, pengusaha, serikat buruh/pekerja secara keseluruhan atau tidak. Sebab, dia menilai pemerintah seharusnya tetap menaikan UMP buruh di tahun 2021 nanti.

“Karena kalau upah tetap naik, otomatis daya beli masyarakat tetap meningkat. Nah, kalau UMP buat buruh tahun depan tidak naik, ya sudah pasti daya beli buruh bakal menurun. Ini kan logika ekonomi sederhannya,” kata Trisnur, saat diwawancarai di Kantor KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur Selasa (27/10).

Tegasnya, Trisnur pun menilai, kualitas Ida Fauziyah sebagai Menaker memang tidak berkualitas. Atau tepatnya kinerjanya raport merah. Sebab hampir satu tahun ini banyak kebijakannya justru hanya menimbulkan tafsiran kontroversial yang ujung-ujungnya memanas menjadi konflik. Artinya, dalam hal ini Trisnur mengungkapkan negara sudah gagal menjamin kesejahteraan buruh untuk hidup layak.

“Situasi yang terjadi hari ini saja, banyak upah buruh yang dipotong, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Ya kalau tahun depan UMP buruh tidak naik, makin lengkaplah penderitaan buruh. Karena diprediksi harga-harga kebutuhan pokok akan naik pada 2021 nanti,” tegasnya.

Dengan terbitnya SE ini, Trisnur juga menilai perumusan dalam memutuskan  UMP 2021 melalui rapat Dewan Pengupahan, dari tingkat provinsi, kabupaten/kota akan dihilangkan. Walau SE tersebut sifatnya internal, namun sangat disayangkan sering disalahgunakan sebagai acuan hukum. Sehingga kepala daerah punya wewenang untuk menjalankannya.

“Tepatnya terbitnya SE Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19, jelas sudah inkonstitusional. Karena pemerintah tidak konsisten dan melanggar aturan PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang dibuat pemerintah,” tegasnya.

Sikap FSB GARTEKS KSBSI menegaskan tetap menolak SE ini. Lalu menyiapkan langkah konsolidasi dalam menentukan sikap seperti aksi demo di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), mendesak agar Ida Fauziyah mencabut SE penetapan UMP 2021 yang baru diterbitkan.

“Kami juga berencana berniat akan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait SE yang tak berpihak sama buruh ini,” tandasnya. (AH)