ID ENG

UMK 2022 Tak Memihak Buruh Banten, Ketua DPC FSB GARTEKS Tangerang Raya Siapkan Perlawanan Hukum dan Strategi Baru

Tanggal Publish: 07/12/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Bisa dikatakan, menjelang akhir 2021 adalah tahun yang tak memihak pada kesejahteraan buruh di Banten. Karena kebijakan upah minimum yang dikeluarkan dinilai mengecewakan. Salah satunya  terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-HUK/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Banten Tahun 2022 tertanggal 30 November 2021.

Bagi buruh di Banten, kebijakan ini tidak memihak. Ditambah lagi, Wahidin Alim sebagai gubernur mengeluarkan pernyataan tidak merevisi  UMK 2022. Dia mempersilahkan buruh kembali demo jika keberatan, tapi disatu sisi meminta pengusaha usaha mencari tenaga kerja baru, menggantikan buruh yang meminta revisi SK UMK 2022 Provinsi Banten. 

Tri Pamungkas Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) Tangerang Raya menyampaikan sikap kecewa atas pernyataan Wahidin Alim. Penyataannya itu dinilai menyakiti perasaan buruh yang sedang berjuang menuntut upah layak.  

DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya menegaskan tidak mundur memperjuangkan hak upah pada 2022. Jadi tidak hanya melakukan aksi demo saja untuk menuntut upah layak. Oleh sebab dia telah menginstruksikan kepada Pengurus Komisariat (PK) FSB GARTEKS KSBSI tingkat perusahaan mengirimkan surat permohonan perundingan secara bipartit dengan perusahaan. Dia akan membuat strategi baru agar perusahaan wajib menjalankan Struktur Skala Upah (SUSU).

“Hal ini sesuai pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Skala Upah. Tentunya dalam penyusunannya, melibatkan perwakilan FSB GARTEKS dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi untuk menjaga keterbukaan,” ucapnya, dalam siaran pers, Selasa (7/12/2021).

Dia optimis perjuangan penerapan SUSU di perusahaan  akan berhasil dilakukan oleh PK FSB GARTEKS ditingkat perusahaan. Sebab, selama ini mereka telah dibekali program pendidikan oleh DPP FSB GARTEKS KSBSI dengan mitra kerjanya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Perlawanan Hukum

Sebagai sikap penolakan keputusan UMK 2022 di Banten, DPC FSB GARTEKS Tangerang Raya juga sedang merumuskan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sikap ini dilatarbelakangi karena Gubernur Banten dalam menetapkan UMK 2022  masih berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kemudian mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor B-M/383/H.01.00/XI/2021 tertanggal 9 November 2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2021.

DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerag Raya menegaskan berkomitmen untuk hubungan industrial yang harmonis. Selalu mengedepankan sosial dialog dengan perusahaan dalam berunding maupun bernegosiasi  untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan produktifitas bekerja dilingkungan kerja.  

Pihaknya juga mendesak pemerintah harus bersikap bijak memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum buruh. Saat ini semua harga bahan bahan pokok setiap tahun meningkat. Termasuk rumah kontrakan buruh ikut naik tahun ini.

“Sementara pemerintah sampai saat ini belum mampu menekan harga pasar,” jelasnya.

Selain itu, Tri Pamungkas juga menyikapi  isu relokasi maupun penutupan perusahaan dan pengurangan jumlah tenaga kerja terkait tuntutan buruh tentang upah layak. Dia menilai, isu tersebut hanya dihembuskan oleh pihak-pihak yang berpikir subjektif dengan gerakan buruh.

“Seharusnya kalau mereka tidak suka kan bisa langsung berdialog dengan kami. Jadi bukan menyebarkan isu-isu tidak jelas,” pungkasnya.

Sebagai aktivis buruh Tri Pamungkas memahami kondisi saat ini pemerintah sedang menormalkan perekonomian nasional dari dampak pandemi. Tapi sangat tidak relevan jika pemerintah dalam membuat kebijakan upah dinilai dari inflasi serta pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Artinya, kebijakan  kenaikan upah minimum tahun kami nilai mengalami kemunduran,” ungkapnya.

Apalagi pada 2021 ini, banyak perusahaan melakukan pembayaran upah dibawah standar UMK. Salah satu alasannya karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pengecualian upah bagi perusahaan terkena imbas pandemi. Tentunya masalah ini jadi tantangan baru, bagaimana perusahaan yang dulunya belum membayar upah minimum harus menyesuaikan pembayaran UMK.

“Belum lagi perusahaan harus wajib menerapkan struktur skala upah sesua aturan yang berlaku,” jelasnya.

Hal ini tak hanya menjadi tantangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Tapi menjadi tantangan juga bagi Penerintah kedepan dimana Tahun 2022 sudah tidak ada lagi penangguhan Upah Minimum dan/atau pengecualian pembayaran upah dibawah upah minimum karena dampak pandemi.

“Sebab perusahaan masih banyak yang tidak membayar upah sesuai UMK terbuka ruang dilaporkan secara Pidana. Apalagi membayar upah dibawah Upah Minimum merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 186 Jo Pasal 88E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” tutupnya. (AH)