ID ENG

Tuntutan Upah dan Hijrahnya Perusahaan di Banten ke Jateng

Tanggal Publish: 11/11/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Jawa Tengah (Jateng) sekarang ini terus membenahi wilayahnya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya wilayah ini sedang menargetkan menjadi kota industri di Pulau Jawa. Jadi, agar investor tergiur membangun perusahaan di Jateng, maka syarat utamanya seperti pembangunan infrastruktur jalan harus terpenuhi.

Bahkan, Ratna Kawuri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng  Ratna Kawuri dalam acara Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2019 ke-15 menyampaikan sudah mengatakan 59 investor China siap merelokasi pabrik ke beberapa kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Begitu juga, sudah beberapa tahun ini pengusaha sektor garmen dan tekstil pun sudah banyak hijrah atau merelokasikan pabriknya dibeberapa kabupaten/kota seperti di Solo, Semarang, Jepara. Berdasarkan data dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyampaikan sampai akhir Juni 2019, ada 29 pabrik yang ada di Tangerang yang telah direlokasi ke Jateng.

Pada 2016, dalam suatu acara Mandiri Investment Forum, di Hotel Fairmont, Jakarta mengatakan diwilayahnya sedang banyak pengusaha yang membangun pabrik dan sebagian sudah beroperasional. Dia juga menyampaikankehadiran pabrik-pabrik baru diwilayahnya ini banyak berasal dari Tangerang dan dianggapnya sangat menguntungkan.

Karena mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal. Kemudian, alasan pengusaha merelokasi pabriknya ke wilayah Jateng karena sering di demo buruh terkait tuntutan upah. Untuk itulah, agar nanti buruh tidak sering melakukan demo diwilayahnya, Ganjar sudah melakukan pendekatan komunikasi.

Pihak pengusaha juga tak membantah alasan merelokasi perusahaannya dari Jawa Barat, Jabodetabek dan Banten memang tak jauh dari latar belakang demo tuntutan upah yang dianggap tinggi. Tuntutan upah yang tinggi itu akhirnya dianggap tak sebanding dengan keuntungan. Mengingat UMP dan UMK di Jateng terbilang masih rendah, maka pengusaha pun memilih langkah praktis dengan merelokasi perusahaannya agar mampu menutupi biaya operasional perusahaan.

Terkait masalah upah upah minimum ada perbedaan yang signifikan di Jateng dibanding daerah lainnya di Pulau Jawa. Pada 2019, upah minimum di Tangerang diputuskan sebesar Rp. 3.869.717, 00. Sementara upah minimum salah satunya di Kabupaten Kendal pada 2019 hanya sebesar Rp. 2 Juta. Tentu saja, bagi pengusaha lebih memilih menguntungkan merelokasi perusahaannya ke Jateng. Sebab pengusahan diuntungkan upah minimum yang terbilang rendah dibanding upah  minimum seperti di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebesar Rp. 4.234.010,27,

Akibat relokasi perusahaan, maka berdampak pula terhadap pengangguran baru. Berdasarkan data  terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) sampai bulan Agustus 2019, Banten menjadi provinsi tertinggi jumlah penganggurannya di Indonesia sebesar 8,11 persen atau jika dijumlahkan sebanyak 490,8 ribu orang status pengangguran.

Adhi Wiriana, Kepala BPS Banten menerangkan penyumbang pengangguran tertinggi di Banten pada umumnya lulusan SMK sebesar 13,03 persen dan lebih banyak di Kabupaten Serang, sebesar 10,54 persen lalu disusul Kabupaten Tangerang. Penyebab tingginya penganggurang di Banten karena ada faktor kemarau berkepanjangan, sehingga membuat petani menganggur. Lalu terjadi relokasi perusahaan ke daerah lain seperti ke Jateng yang menyebabkan banyak buruh/pekerja yang dirumahkan. Sehingga jumlah pengagguran naik drastis. (A1/berbagai sumber)