ID ENG

Tuntut Revisi UMK 2022, Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Serang: Wahidin Alim Harus Sadar, Jangan Jadi Gubernur Anti Demokrasi

Tanggal Publish: 23/12/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang Banten ikut menuntut Wahidin Halim Gubernur Banten merevisi Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2022. Tuntutan itu disuarakan waktu aksi demo di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang, Rabu (22/12/2021). Mereka juga sempat merengsek masuk dan menduduki ruangan kerja Wahidin Halim.     

Faizal Rakhman Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Kabupaten Serang menyampaikan aktivis buruh menolak Surat Keputusan (SK UMK tahun 2022 yang ditetapkan Wahidin Alim. Dan mendesak Gubernur Banten segera merevisi UMK tersebut, karena merugikan buruh.   

“Tuntutan revisi UMK 2022 ini untuk semua kabupaten/kota di Provinsi Banten,” ucap Faizal, saat diwawancarai melalui seluler, Kamis (23/12/2021).

Lanjutnya, kata Faizal tuntutan revisi UMK ini sebenarnya sangat wajar. Karena, ada beberapa daerah upah buruh tidak naik. Kalau pun ada kabupaten/kota upahnya naik, tapi tidak sesuai harapan. Sementara, sampai menjelang akhir 2021, semua harga-harga bahan pokok sudah melambung tinggi.

“Biaya pendidikan, rumah kontrakan buruh maupun kebutuhan lainnya ikut naik. Apabila upah buruh tahun depan rendah, maka daya beli ditengah masyarakat pasti anjlok dan bisa menimbulkan ketimpangan sosial,” kata Faizal salah satu perwakilan ASPSB.

Kalau desakan revisi tidak didengarkan Wahidin Alim, maka aktivis buruh tetap aksi demo dan mengajukan gugatan di Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebelum melakukan gugatan,  Faizal mengatakan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh akan membuat Focus Group Discussion (FGD) dahulu. Tujuannya untuk menampung aspirasi buruh dan memperkuat argumentasi gugatan.

“Sejak awal buruh di Banten tidak setuju jika penetapan upah minimum mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sebab, PP ini kan produk Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dinyatakan sedang bermasalah oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena dinyatakan inkonstitusional,” terangnya.

Jadi wajar buruh menyarankan, penetapan upah minimum 2022 mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dengan alasan sangat realistis dimasa pandemi Covid-19. Sebab, ketika pemerintah sebelum membuat kebijakan upah harus melalui survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilapangan.

“Kalau mekanisme upah minimum melalui PP Nomor 36 Tahun 2021 ini kan tidak memakai KHL lagi. Pemerintah hanya melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan mengacu pada formula yang dilihat dari batas bawah dan batas atas dalam penetapan upah. Sehingga buruh kecewa,” tegasnya.

Apalagi, mekanisme putusan upah minimum tersebut, bisa saja ada dugaan ‘konspirasi’, karena pemerintah bermain mata hanya untuk membela kepentingan pengusaha. Sebab, perwakilan serikat buruh tidak dilibatkan lagi dalam penetapan upah melakukan survei KHL.

Selain itu, Faizal menyampaikan rasa kecewa kepada semua DPRD yang ada di Banten. Padahal, mereka terpilih menjadi wakil rakyat, tak jauh dari dukungan suara buruh. Namun, ketika nasib upah buruh saat ini terzalimi, semuanya tidak berani bersuara kritis.

DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Serang bersama serikat pekerja/serikat buruh lainnya sebenarnya sudah melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk menyampaikan aspirasi. Tapi jawaban wakil rakyat ini sebatas normatif. Karena alasan penetapan upah minimum itu ditangan eksekutif bukan legislatif.

“Seharusnya wakil rakyat di Banten belajar dari DPRD di Jawa Timur. Kami mendapat informasi, wakil rakyatnya sedang melakukan intervensi. Mereka membuat usulan ke Gubernur Jawa Timur untuk meninjau kembali putusan upah minimum 2022,” pungkasnya.

Terakhir, Faizal menyarankan Wahidin Alim sebagai pemimpin harus mengedepankan hati nuraninya dari pada kekuasaan politik. Dia tidak boleh anti demokrasi kepada buruh. Sebab, setiap aksi demo buruh, dia tidak pernah mau membuka ruang dialog. Dan terkesan selalu menghindar dengan aktivis serikat buruh.

Lanjutnya, Faizal mengatakan seharusnya Wahidin Alim sadar. Dirinya menjadi gubernur juga didukung rakyatnya sebagian besar buruh. “Status buruh itu juga bagian roda perekonomian negara yang selama ini berperang besar membangun daerah Banten,” ungkap Faizal.

Tak lupa, dia menghaturkan terima kasih kepada Kapolda Banten beserta jajarannya, Kapolres Kota Serang dan Kapolres Kabupaten Serang. Sebab aksi demo aktivis serikat buruh selama 1 tahun ini, semua kepolisian mengedepankan pendekatan humanis kepada buruh. Sehingga gesekan dan konflik dilapangan sangat minim terjadi. (AH)