ID ENG

Tolak UU Cipta Kerja, Buruh GARTEKS KSBSI Jakarta Ikut Turun ke Jalan

Tanggal Publish: 12/10/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Hari ini, 1000 massa buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) turun ke jalan melakukan aksi demo ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 12 Oktober 2020. Aksi ini menyikapi penolakan sikap buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, yang baru disahkan DPR RI di Gedung Parlemen Senayan..

Termasuk, ratusan buruh Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (FSB GARTEKS) yang berafiliasi dengan KSBSI juga turun ke jalan. Ikut menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja. Ada beberapa poin masalah yang disoalkan dalam undang-undang tersebut. Diantaranya, tentang pasal krusial masalah persoalan pesangon, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), kerja kontrak (outsourching) yang diperluas, sehingga berpotensi mendegradasi hak buruh.

Yumana Sagala, aktivis FSB GARTEKS KSBSI DKI Jakarta mengatakan ikut menyatakan menolak tegas UU Cipta Kerja. Dia beralasan, bahwa undang-undang baru diketok DPR itu hanya semata untuk kepentingan investor. “Sementara, hak-hak buruh mengalami diskriminasi. Sebab, banyak pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja sangat terindikasi menghancurkan masa depan buruh,” ujarnya dengan lugas.

Lanjutnya, dari awal undang-undang ini dirancang sampai dibahas di Gedung Parlemen, dia menganggap   pemerintah dan DPR sudah tidak transparan. Termasuk agenda dialog untuk melibatkan perwakilan serikat buruh/pekerja untuk memberikan masukan terkait pasal-pasal yang krusial juga terbilang minim.

“Jadi wajar ketika UU Cipta Kerja disahkan, buruh merasa kecewa dan marah. Karena kami menilai UU ini hanya diciptakan memang sebagai karpet merah untuk investor dan sangat minim mengakomodir hak dan kesejahteraan buruh,” terangnya.

Oleh sebab itu, FSB GARTEKS DKI Jakarta mendukung sikap Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI melakukan aksi demo serentak di 25 provinsi dan kabupaten/kota pada 12-16 Oktober ini. Lalu bersiap-siap melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat pasal-pasal yang krusial di Undang-Undang Cipta yang mengancam hak buruh.

Berdasarkan intruksi DEN KSBSI, 10 federasi serikat buruh yang berafiliasi dengan KSBSI telah siap turun aksi demo diberbagai wilayah untuk beberapa hari ini. Sebagai simbol sikap penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. DEN KSBSI juga menyampaikan agar pengurus dan anggota federasi yang berafiliasi selama melakukan aksi demo dengan KSBSI yang tidak terpancing melakukan aksi kekerasan.

Sebab, kalau aksi demo KSBSI terpancing aksi kekerasan dan merusak fasilitas umum, maka gerakan buruh sangat gampang dijadikan kambing hitam oleh lawan politik. Dan bisa kehilangan dukungan publik luas. Jadi semua pengurus dan anggota yang melakukan aksi demo, harus bisa saling  menjaga agar aksi demo tetap damai, menghindari provokator yang memancing keributan. (AH)