ID ENG

Tolak Upah Murah, 30 Ribu Massa ASPSB Kabupaten Serang Bakal Aksi Demo

Tanggal Publish: 22/11/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang melalui surat resminya menyampaikan akan melakukan unjuk rasa. Hal tersebut dalam menyikapi rencana pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Serang yang dilaksanakan pada 23 November 2021. Pusat aksi demo akan dilakukan di Kantor Bupati Serang dan titik kumpul di Kawasan Industri Modern Cikande, jam 07.00 WIB.

Faizal Rakman Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Kabupaten Serang Banten membenarkan buruh ASPSB akan melakukan aksi demo. Tepatnya dari tanggal 23-24 November 2021.

“Tanggal 23 buruh akan demo di kantor Bupati Serang dan tanggal 24 kami bakal mengepung kantor Gubernur Banten, menuntut kenaikan upah 2022,” ucapnya, saat diwawancarai melalui seluler, Minggu (21/11/2021).

Lanjutnya, ia menjelaskan wacana upah minimum 2022 yang disampaikan Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sebesar 1,09 persen itu sangat tidak masuk akal. Oleh sebab itulah, buruh di wilayah Banten tetap menuntut agar upah 2022 naik sebesar 10 persen. Jika, tuntutan ini tidak  didengarkan, dia menegaskan buruh akan tetap melakukan perlawanan.

Serikat buruh/pekerja  akan terus maksimalkan gerakan massa buruh diseluruh Banten. Karena Menaker terkesan memaksa setiap kepala daerah tetap mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah tentang wacana upah hanya naik sebesar 1,09 persen.

“Kami akan buktikan bahwa buruh punya kekuatan untuk melakukan sikap perlawanan,” ujarnya.

Sejauh ini, Faizal menerangkan Gubernur Banten tidak punya sikap memihak pada pada kesejahteraan buruh. Pasalnya, hasil keputusan yang baru saja diterbitkan, besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2022 sebesar Rp 2.501.203.11. Atau sebesar 1,63 persen dengan alasan upaya pemulihan perekonomian nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

Nah, kemungkinan besar Gubernur Banten juga akan menetapkan formulasi aturan upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai aturan  PP No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dari produk Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

“Artinya, Gubernur Banten memang alergi dan tidak mau mendengarkan aspirasi buruh. Dia hanya mematuhi intruksi pemerintah pusat. Tanpa melihat kondisi buruh di Banten, dimana masih banyak hak kesejahteraannya masih jauh dari hidup layak,” ungkapnya.

Tegasnya, buruh/pekerja atas nama  ASPSB Kabupaten Serang akan tetap bersikukuh kenaikan upah 2022 sebesar 10 persen. Sebab, tuntutan upah ini sudah berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), salah satunya dilakukan di Kabupaten Serang.

 “Aksi yang dilakukan juga tak hanya menuntut upah layak. Tapi kami akan menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja sesuai intruksi Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI yang diantaranya mendesak mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja dan mengembalikan klaster ketenagakerjaan ke ranah Tripartit,” ucapnya.

ASPSB Kabupaten Serang sendiri merupakan gabungan aliansi dari Federasi SPKEP KSPI, Federasi FSPMI, FSB GARTEKS KSBSI, KSPSI 1973, FK3 Indah Kiat, FSBB dan Forum Buruh Cikoja. (AH)