ID ENG

Tidak Sesuai Harapan, DPC FSB GARTEKS Kabupaten Semarang Menolak Penetapan UMK 2022

Tanggal Publish: 04/12/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah telah membuat keputusan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Surat Keputusan (SK) upah minimum ini resmi ditandatangani dengan Nomor 561/39 tahun 2021 tentang Upah Minimum di 35 Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Bagi aktivis buruh, kebijakan ini dinilai tidak memuaskan, karena tidak sesuai harapan.  

Dede Rohman Ketua Cabang Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS) Kabupaten Semarang juga menyampaikan sikap kecewa pada kebijakan tersebut. Pasalnya, disalah satu media nasional pada Senin (15/11/2021) Ganjar Pranowo berjanji dalam siaran persnya mengatakan dalam penetapan upah akan tetap memerhatikan kepentingan buruh.   

Ganjar Pranowo juga memastikan formula dan usulan dari perwakilan serikat pekerja/buruh tentang pengupahan sebagai pertimbangan dan pembaharuan UMK 2022 diwilayah pemerintahannya. Intinya, usulan tersebut dinilainya bagus dan formula yang dibuat juga jelas serta menjadi bahan pertimbangan. Termasuk akan di overlay dengan formula Pemprov Jawa Tengah.    

Namun bagi DPC FSB GARTEKS Kabupaten Semarang, pernyataan Gubernur Jawa Tengah adalah sangat kontra produktif dengan fakta sebenarnya. Karena tidak ada sedikit pun pertimbangan Ganjar Pranowo untuk mengakomodir usulan buruh dan memenuhi harapan buruh.

“Hal ini telah menunjukan keberpihakan Ganjar Pranowo yang absolut terhadap kekuasaan dan para pemilik modal,” ucap Dede Rohman dalam keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021).

Lanjutnya, dia menerangkan bahwa terkait dengan poin 8 pada SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 tahun 2021 yang mendorong agar masing-masing perusahaan berpedoman pada Struktur Skala Upah untuk para buruh/pekerja yang masa kerja lebih dari 1 ( satu ) tahun, adalah keputusan yang basi.

Sebab sejak diterbitkannya PP 78 tahun 2015 dan Peraturana Menteri Tenaga Kerja No. 1 tahun 2017 tentang Struktur Skala Upah, tidak ada satupun surat edaran Gubernur Ganjar Pranowo atau penekanan terhadap pengusaha agar mempertimbangan kenaikan upah berpedoman pada Struktur dan Skala Upah.

“Sikap Gubernur Jawa Tengah ini mempertegas yang mengnggap bahwa buruh hanyalah sebagai obyek yang dapat dipermainkan sesuai dengan seleranya sendiri. Dan kami hanya ingatkan kepada pemerintah “ Revolusi Rusia Tahun 1905 diawali dari Pergerakan Buruh,” tegasnya.

Dede Rohman menyinggung bahwa ‘Politik Upah Murah’  dengan maksud untuk menarik investor, merupakan kegagalan rezim dalam bernegosiasi dengan pemilik modal. Sehingga langkah yang diambil pemerintah demi terwujudnya menarik investasi yang belum tentu dapat menumbuhkan kesejahteraan bagi buruh menjadi sesuatu keharusan. Serta mengorbankan buruh kedalam lubang penderitaan lebih dalam adalah hal yang mutlak.

Kemudian, dia juga mempertanyakan, apakah Gubernur Jawa Tengah pernah bernegoisasi langsung dengan para pemilik modal atau dengan cukong-cukong yang mengatasnamakan pemilik modal yang seolah-olah mewakili pemilik modal? Apakah ada dokumen yang menyatakan investor akan masuk kalau upahnya murah?

 

Atas hal tersebut, DPC FSB Garteks KSBSI Kabupaten Semarang menolak tegas SK Gubernur Jateng No. 561/39 tahun 2021. Dan mendesak menerbitkan kembali SK Gubernur yang baru dengan kenaikan 16% dari UMK tahun 2021.

“Apabila SK Gubernur yang baru dengan kenaikan 16% tidak diterbitkan, maka kami akan melakukan segala upaya  melalui Litigasi atau Non Litigasi,” tegasnya.

Berdasarkan penetapan UMK 2022 di Jawa Tengah, Kota Semarang meraih predikat upah tertinggi sebesar Rp 2.835.021,29. Gubernur Jawa Tengah menerangkan penetapan UMK 2022 mengacu pada PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Dan UMK berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah setahun. Adapun buruh di atas setahun melalui penghitungan struktur dan skala upah.

Berikut besaran UMK 2022 kabupaten dan kota di Jawa Tengah:

  1. Kabupaten Cilacap Rp 2.230.731,50
  2. Kabupaten Banyumas Rp 1.983.261,84
  3. Kabupaten Purbalingga Rp 1.996.814,94
  4. Kabupaten Banjarnegara Rp 1.819.835,17
  5. Kabupaten Kebumen Rp 1.906.781,84
  6. Kabupaten Purworejo Rp 1.911.850,80
  7. Kabupaten Wonosobo Rp 1.931.285,33
  8. Kabupaten Magelang Rp 2.081.807,18
  9. Kabupaten Boyolali Rp 2.010.299,30
  10. Kabupaten Klaten Rp 2.015.623,36
  11. Kabupaten Sukoharjo Rp 1.998.153,18
  12. Kabupaten Wonogiri Rp 1.839.043,99
  13. Kabupaten Karanganyar Rp 2.064.313,20
  14. Kabupaten Sragen Rp 1.839.429,56
  15. Kabupaten Grobogan Rp 1.894.032,10
  16. Kabupaten Blora Rp 1.904.196,69
  17. Kabupaten Rembang Rp 1.874.322,05
  18. Kabupaten Pati Rp 1.968.339,04
  19. Kabupaten Kudus Rp 2.293.058,26
  20. Kabupaten Jepara Rp 2.108.403,11
  21. Kabupaten Demak Rp 2.513.005,89
  22. Kabupaten Semarang Rp 2.311.254,15
  23. Kabupaten Temanggung Rp 1.887.832,11
  24. Kabupaten Kendal Rp 2.340.312,28
  25. Kabupaten Batang Rp 2.132.535,02
  26. Kabupaten Pekalongan Rp 2.094.646,19
  27. Kabupaten Pemalang Rp 1.940.890,41
  28. Kabupaten Tegal Rp 1.968.446,34
  29. Kabupaten Brebes Rp 1.885.019,39
  30. Kota Magelang Rp 1.935.913,27
  31. Kota Surakarta Rp 2.035.720,17
  32. Kota Salatiga Rp 2.128.523,19
  33. Kota Semarang Rp 2.835.021,29
  34. Kota Pekalongan Rp 2.156.213,77
  35. Kota Tegal Rp 2.005.930,52

Kemudian, Ganjar Pranowo menerbitkan Surat Edaran (SE), khususnya bupati dan wali kota maupun pimpinan perusahaan supaya menyusun struktur dan skala upah. Perusahaan diwajibkan menyampaikan struktur dan skala upah kepada dinas tenaga kerja setempat sebelum 31 Desember 2021. (AH)