ID ENG

Terkait PHK Sepihak dan Union Busting di Perusahaan, PK FSB GARTEKS KSBSI PT. Universal Luggage Indonesia Tuntut Brand Bertanggung Jawab

Tanggal Publish: 19/10/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS KSBSI) Tangerang Raya akan tetap membela 12 orang anggotanya yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak di PT. Universal Luggage Indonesia (ULI). Dan dinilai melakukan pemberangusan serikat buruh (union busting) dan  PHK terhadap buruh perempuan dalam kondisi hamil.

Perusahaan ini beralamat di Jalan Raya Serang KM 32.5, Kampung Sumur Bandung, RT 006 RW. 001, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Banten. Selama ini dikenal memproduksi koper ternama, diantaranya Tumi, Away, Briggs&Riley, Lojel dan Bagasi dengan tujuan ekspor Negara Italia, Amerika, Taiwan, Pakistan, Jepang, Cina.t

Haryadi Ketua Pengurus Komisariat (PK) FSB GARTEKS KSBSI PT. Universal Luggage Indonesia, dalam mengatakan telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Baik secara  Bipartit, maupun mediasi yang di fasilitasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang. Dimana, hasil mediasi tersebut, pihak perusahaan menola isi anjuran Nomor 567/326/Disnaker/2021 tertanggal 8 Oktober 2021.

“Masalah ini sudah menunjukan PT. ULI tidak patuh pada aturan yang sudah dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Tangerang, jika melihat aspek normatif pada ketentuan Pasal 13 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, namun kami PK FSB FSB GARTEKS PT. ULI,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin kemarin (18/10/2021).

Lanjutnya, dia mengatakan itikad baik dari perusahaan memang jelas tidak ditunjukan dalam upaya-upaya menghindari PHK sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan). Dimana dijelaskan “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja”.

“Artinya, pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap buruh perempuan hamil, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (1) huruf e. Namun faktanya perusahaan memaksakan kehendak,” lugasnya.  

Pihaknya menyadari dimasa pandemi semuanya harus saling menjaga agar anggotanya tidak menjadi menimbulkan cluster baru Covid-19 selama melakukan aksi demo di PT. ULI. Karena itulah, dia bersama pengurus dan DPC FSB GARTEKS lebih mengupayakan langkah hukum dalam  menyelesaikan masalah yang terjadi.

“Dan mengkritik bahwa didalam perusahaan juga terdapat serikat pekerja. Namun pimpinannya sebagai Kuasa Hukum Perusahaan. Sehingga menjadi pertanyaan besar, dimana letak perjuangan buruh menuju kesejahteraan jika pengurus serikat buruh menjadi bagian dari perusahaan,” ucapnya.

Intiinya, PHK yang dilakukan perusahaan terhadap 12, dimana pengurus didalamnya terdapat 7 pendiri serikat buruh PK FSB GARTEKS di PT. ULI. Kemudian perusahaan melakukan PHK terhadap Jaja selaku sektretaris PK dan Haryadi sebagai Ketua PK yang sedang intens memperjuangkan anggotanya ditingkat mediasi untuk melawan dugaan union busting terhadap PK FSB GARTEKS KSBSI PT. ULI.

“Kami juga sangat menyayangkan pernyataaan dari kuasa hukum perusahaan yang menyampaikan bahwa di DPC Garteks Kabupten Tangerang banyak pengacara yang pasti tahu cara membela anggotanya dengan alur hukum yang berlaku. Dan tidak dengan melakukan pelanggran aturan PPKM Kabupaten Tangerang yang sedang mengatasi virus Covid-19” sesuai pemberitaan yang beredar,” jelasnya .

Saat ini ada 2 upaya hukum yang dilakukan DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya. Pertama melakukan Non Litigasi (diluar peradilan) dan upaya kedua Litigasi (melalui jalur pengadilan). dia jugamenegaskan  aksi demo yang dilakukan di PT. ULI adalah sah dalam upaya pembelaan terhadap anggotanya secara Non Litigasi.

Bahkan upaya secara Non Litigasi yang akan dilakukan selanjutnya adalah mempersiapkan untuk melakukan kampanye internasional terhadap Brand (Tumi, Away, Brigs&Riley, Lojel dan Bagasi), dan dia meyakinkan upaya hukum secara Litigasi juga dilakukan.

“Namun kami tetap berharap perselisihan ini tidak berlarut-larut. Direktur perusahaan segera mengambil sikap jangan sampai hanya mendengar informasi sepihak yang akhirnya merugikan perusahaan karena nama baik Brand harus tetap dijaga demi keberlangsungan usaha PT. ULI.

Ditempat terpisah, Aris Sokhibi Sekretaris DPC FSB GARTEKS Tangerang Raya mengapresiasi kepada perwakilan DPC FSB GARTEKS Kabupaten Serang, Federasi Lomenik Tangerang, FSB NIKEUBA Tangerang dan Korwil KSBSI Provinsi Banten yang hadir memberikan dukungan dalam aksi PK FSB GARTEKS KSBSI di PT. ULI.

Ia menegaskan, serikat buruhnya tidak anti terhadap upaya Litigasi, karena sudah ratusan putusan pengadilan dilalui dalam memperjuangkan hak buruh di perusahaan. Disisi lainnya pihaknya memanfaatkan jaringan yang ada di 163 Negara melalui ITUC sebagai afiliasi KSBSI secara internasional.

“FSB Garteks juga memiliki afiliasi internasional ke IndustriAll karenanya kami sangat menyakini bahwa upaya Non Litigasi akan berjalan efektif, melalui aksi, kampanye secara nasional dan internasional tetap kami lakukan. Supaya brand mengetahui bahwa telah terjadi ketidak adilan pada perusahaan yang memproduksi merk-merk/brand yang diproduksi,” tandasnya. (AH)