ID ENG

Terkait Banyak Pabrik Hengkang di Banten, Aktivis Buruh: Jangan Mengkambinghitamkan Upah Buruh

Tanggal Publish: 14/11/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Dikabarkan tiga pabrik alas kaki di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten segera tutup tahun 2020 dan merelokasikannya ke daerah Jawa Tengah (Jateng). Diprediksi, jika tiga pabrik itu hengkang dari wilayah Banten sebagian akan ikut bekerja diwilayah baru. Bagi buruh yang tak mau ikut, nasibnya akan kehilangan lapangan kerja.  

Sebelumnya sudah ada 25 pabrik di sektor padat karya memilih hengkang dari  Kabupaten Tangerang dan Banten karena alasan upah tinggi. Pasalnya, upah diwilayah Provinsi Banten termasuk upah tertinggi di Indonesia. Seperti di Kabupaten Tangerang, UMK 2019 mencapai Rp. 4 juta untuk sektor padat karya.  

Trisnur Priyanto, Sekjen DPP FSB GARTEKS Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan banyak pengusaha merelokasi perusahaannya dari wilayah Banten memang sudah terjadi beberapa tahun ini. Dalam persoalan ini, dia menganalisa pengusaha yang merelokasi perusahaannya sebenarnya bukan alasan upah tinggi. Melainkan biar mendapat keuntungan lebih dengan membayar upah murah diluar wilayah Banten.

“Kalau masalah biaya operasional perusahaan saya pikir sama saja antara Banten dan wilayah lain. Dari hasil harga jual hasil produk ke luar negeri harganya toh tetap sama. Masalah ini kan hanya trik pengusaha yang mau mendapat keuntungan besar dengan membayar upah murah saja,” jelasnya.

Dia juga menegaskan kenaikan upah yang dilakukan serikat buruh/pekerja diwilayah Banten sudah mengikuti prosedur karena mengacu Peraturan Pemerintah atau PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Dimana upah buruh wajib naik setiap tahun sesuai pertumbuhan ekonomi. Artinya kenaikan upah itu wajar, tak ada kesan tuntutan yang berlebihan.

“Jadi pengusaha yang merelokasi perusahaannya keluar dari Banten karena alasan upah tinggi tidak usah mengkambinghitamkan serikat buruh/pekerja. Karena mereka hengkang dari wilayah Banten karena mencari keuntungan upah murah diwilayah lain,” lugasnya.  

Menyikapi ada alasan lain perusahaan hengkang karena sering ada pungutan liar (Pungli) yang dilakukan organisasi masyarakat (Ormas), Trisnur juga menegaskan alasan pungli itu sebenarnya tidak mendasar. Dia berpendapat kalau ada oknum ormas yang terbukti melakukan pemerasan seharusnya pengusaha melapor ke Kepolisian agar diproses secara hukum.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri juga sudah menegaskan beberapa waktu lalu memerangi praktik Pungli. Baik pemerasan yang dilakukan oknum Ormas maupun aparat birokrasi,” imbuhnya.

Intinya, relokasi perusahaan yang ada diwilayah Banten berdampak terhadap kenaikan jumlah pengangguran yang semakin tinggi. Oleh sebab itulah, FSB GARTEKS KSBSI mendesak Gubernur Banten dan pemerintah pusat tidak tutup mata. Karena dampak hengkangnya perusahaan akan menimbulkan puluhan ribu buruh yang kehilangan pekerjaan.

“Pemerintah harus memberikan solusi lapangan kerja baru seperti program padat karya diberbagai sektor. Atau membuat program UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) bagi buruh yang tidak bekerja lagi, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial,” pungkasnya.

FSB GARTEKS KSBSI bersama serikat buruh/pekerja lainnya sudah membangun aliansi untuk meneruskan agenda FoA Protocol. Dari memperjuangkan hak kebebasan berserikat dalam perusahaan, kemudian masuk tahapan memperjuangkan upah dan kerja layak. (AH)