ID ENG

Terbitnya SE THR 2020, Hanya Menambah Derita Buruh

Tanggal Publish: 08/05/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Ida Fauziah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) kembali menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia (RI) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19. 

Bagi buruh, SE THR ini sangat memberatkan. Pasalnya pandemi Covid-19 tak hanya berdampak lesunya perekonomian. Sampai hari ini, jumlah buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan terus bertambah. Mirisnya, mereka yang kehilangan kerja juga tanpa ada jaminan pesangon yang pasti. Sementara, perusahaan banyak terkesan lepas tangan.

Dalam SE THR tersebut, Menaker menjelaskan pengusaha boleh menunda dan menyicil THR kepada buruhnya. Namun dengan catatan proses penundaan dan cicilan THR harus disepakati oleh kedua pihak. Antara pengusaha dan perwakilan buruh serta tepat waktu dan dilanadasi dialog yang bersifat kekeluargaan.  

Faizal Rakhman Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil dan Sentra Industri (FSB GARTEKS) Kabupaten Serang Banten, langsung menegaskan menolak SE THR 2020 karena sangat mengambang. Dia beralasan, SE ini jelas tidak berpihak pada kepentingan buruh.

“Bahkan saya nilai, semakin menambah penderitaan buruh ditengah pandemi Covid-19. Buruh hari ini butuh kebijakan dari pemerintah yang bisa memberi kepastian. Karena upah bulanan buruh pun sekarang sudah banyak yang dipotong,” lugasnya, saat diwawancarai, 8 Mei 2020.

Dijelaskan Faizal, pemerintah sebelumnya sebenarnya sudah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang Pembayaran THR. Nah, seharusnya pemerintah komitmen dengan peraturan yang sudah dikeluarkan. Artinya, dalam hal ini, dia menegaskan pemerintah telah menzalimi buruh, tidak konsisten dengan kebijakannya.

“Kami akan melakukan sikap perlawanan terhadap SE THR 2020, karena buruh melihat pemerintah terkesan cuci tangan bukan memberikan solusi,” ujarnya.

Dia juga menceritakan buruh yang terdampak PHK dan dirumah di wilayah Serang terus bertambah. Untuk anggota FSB GARTEKS diwilayahnya, saat ini ada 700 orang yang sedang tidak bekerja. Perusahaan terpaksa memberhentikan produksi usahanya dengan alasan Covid-19.   

“Saat ini ada 600 orang anggota kami telah di PHK dan 100 dirumahkan tanpa mendapatkan upah,” ungkapnya.

Faizal menegaskan anggota yang sedang kehilangan pekerjaan tetap mendapat pendampingan advokasi dari serikat buruhnya. Langkah yang dilakukan telah melakukan mediasi  ke pihak perusahaan dan perwakilan pemerintah.

“Namun  yang kami sesalkan, ditengah buruh sedang terpuruk justru peran pemerintah tidak hadir. Dinas Tenaga Kerja Banten sendiri sangat lamban bergerak melihat kondisi buruh dengan alasan Covid-19. Seharusnya mereka hadir membantu, bukan menghilang,” tegasnya.

Tegasnya, pihaknya akan bersikap jika nantinya ada perusahaan yang menunda dan mencicil THR. Dengan melakukan langkah jalur perselisihan hubungan industrial. Sebab, buruh hari ini merasa cemas dengan ancaman PHK dan dirumahkan, ditambah lagi dengan jaminan THR yang tak pasti. (AH)