ID ENG

Tak Ada Unsur Maladministrasi, PK PT FSB GARTEKS PT. Universal Luggage Indonesia Sah Tercatat

Tanggal Publish: 17/06/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Ada kabar baik dari Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Tangerang Raya. Pasalnya Pengurus Komisariat (PK) PT FSB GARTEKS PT. Universal Luggage Indonesia telah  resmi tercatat di Suku Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Banten. Pencatatan ini sudah mengikuti syarat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pekerja/buruh.

Dimana, dijelaskan setiap warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Buruh juga memiliki hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dan sudah dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi. Dan Konvensi ILO No. 98 mengenai berlakunya Dasar-dasar Dari pada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.

Haryadi Ketua PK FSB GARTEKS PT. Universal Luggage Indonesia membantah proses serikat buruh tingkat perusahaan yang dipimpinnya tidak ada menyalahi prosedur. Pasalnya, ada 30 lebih media memberitakan, kalau pencatatan PK ini diduga terjadi mal administrasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.

“Dugaan maladministrasi ini memang tak jauh dari buntut terbitnya Tanda Bukti Nomor Pencatatan serikat buruh kami bernama PK PT FSB GARTEKS PT. Universal Luggage Indonesia. Jadi memang ada sekelompok pihak tidak suka dengan kehadiran serikat buruh kami di lingkungan perusahaan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/21).  

Klarifikasi                                            

Haryadi menegaskan, buruh berhak mendirikan serikat buruh ditingkat perusahaan, selama mengikuti peraturan yang berlaku. Dia menceritakan, pada awal mendirikan PK FSB GARTEKS PT. Universal Luggage Indonesia, ada sekelompok pihak secara tidak langsung tak menginginkan kehadiran mereka. 

“Jika ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka kehadiran PK FSB GARTEKS PT. Universal Luggage Indonesia, maka akan kami lawan secara intelektual dan konstitusi,” tegasnya.

Sebab jika ada pihak menghalangi kehadiran serikat buruh di lingkungan perusahaan menjadi perhatian serius di tingkat nasional dan internasional. FSB GARTEKS KSBSI sendiri secara nasional berafliasi ke KSBSI serta Afiliasi internasional ke IndustriALL.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat yang selengkapnya disebutkan; “Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Artinya pendirian dan pencatatan PK FSB GARTEKS di PT. Universal Luggage Indonesia telah memenuhi syarat yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Tentu dengan mempertimbangkan Bab II tentang Asas, Sifat dan  Tujuan, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dimana berdirinya PK FSB GARTEKS PT. PK FSB GARTEKS PT. Universal Luggage Indonesia gtelah mengakui ideology Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pada Ketentuan Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang selengkapnya berbunyi: “serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh”.

Disisi lainnya dalam hal proses pembentukan PK FSB GARTEKS PT. Universal Luggage Indonesia sudah sesuai prosedur sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Proses berdirinya PK FSB GARTEKS PT. Universal Luggage Indonesia telah sesuai prosedur, diantaranya waktu mendirikan serikat buruh setidaknya 10 orang anggota, bahkan 14 (empat belas) orang. Artinya lebih dari 10 (sepuluh) orang, dengan mencantumkan AD/ART,” ungkapnya.

Termasuk bukti berita acara pembentukan, daftar hadir, daftar nama pembentuk, surat Keputusan dari DPC yang selanjutnya Instansi pemerintah akan memberikan nomor bukti pencatatan selabat-lambatnya 21 hari sejak perohonan diajukan.

“Dalam hal ini yang berhak mengeluarkan adalah Disnaker Kabupaten Tangerang dan sudah tepat pihak dinas mengeluarkan Tanda bukti penncatatan organiasasi buruh sesuai dengan kewenangannya,” tandasnya. (AH)