ID ENG

Tahun Ini Menjadi Tantangan Berat Gerakan Buruh, Ketum DPP FSB GARTEKS KSBSI: Kami Akan Membangun Strategi Baru

Tanggal Publish: 05/12/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Ary Joko Sulistyo Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPP FSB GARTEKS KSBSI) mengatakan 2 tahun ini masa tersulit buruh dalam menghadapi pandemi Covid-19. Banyak perusahaan terpuruk, sehingga, jutaan buruh menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Sebagian lagi status mereka terpaksa dirumahkan dan ada juga upah mereka dipotong oleh perusahaan,” ucapnya saat diwawancarai tentang ‘Refleksi Gerakan FSB GARTEKS Menjelang Akhir 2021’, beberapa waktu lalu di Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Tahun ini pemerintah memang menargetkan program pemulihan ekonomi. Sayangnya, agenda ini tak berjalan mulus. Pasalnya, pada pertengahan 2021, Covid-19 kembali meledak. Mau tidak mau, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengeluarkan kebijakan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah penyebaran virus berbahaya ini ditengah masyarakat.   

“Imbas kebijakan tersebut membuat banyak perusahaan tidak efektif dalam berproduksi. Sehingga roda ekonomi negara pun melambat,” jelasnya. 

Dia melihat, pada awal 2021, perusahaan sektor TGSL memang berusaha bangkit dan kembali mulai merekrut buruh/pekerja. Namun jadi persoalan adalah, persoalan adalah tahun ini memang menjadi puncak perlawanan buruh. Sebab, dampak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja justru oleh pemerintah menjadi polemik, akibat ditolak oleh buruh.  

Apalagi undang-undang ini telah membuat 4 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunannya. Dimana mengatur pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta menyempurnakan ketentuan mengenai waktu kerja, hubungan kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pengupahan.

“Tapi turunan 4 PP ini kami nilai tidak memihak pada kepentingan buruh. Terutama yang sedang diributkan buruh sekarang ini soal status pekerjaan dan soal upah layak,” ungkapnya.

Nah, saat tahun ini menjadi agenda pemulihan ekonomi, banyak perusahaan berusaha bangkit. Tapi dibalik itu, justru pelanggaran dan pemberangusan serikat buruh (union busting) semakin tinggi. Berdasarkan catatan yang ditangani internal DPP FSB GARTEKS, sampai akhir 2021 telah menangani 12 kasus kebebasan berserikat di tingkat perusahaan.

“Pastinya selain FSB GARTEKS banyak serikat buruh/serikat pekerja lainnya mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan kami,” terangnya.

Dia mengatakan sejak Indonesia terdampak pandemi Covid-19 pada 2020 kondisi ekonomi memang terpuruk. Tapi ketika pemerintah menargetkan tahun ini agenda pemulihan, roda perekonomian terlihat membaik. Hal ini terlihat pada semester 3 pertumbuhan ekonomi mencapai 3,51 persen dan daya beli masyarakat pun mulai normal kembali.

Artinya, ketika dinyatakan membaik, Ary Joko berpendapat pada semester 4 ini tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya lebih meningkat. Apalagi situasi politik dan keamanan di negara ini terbilang stabil menjelang akhir 2021. Jadi, sangat wajar, untuk tahun 2022, pemerintah harus menaikan upah kepada buruh.

“Tapi yang kami sesalkan dari pemerintah, kebijakan penetapan upah minimum dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun 2022 mengecewakan buruh. Kalau pun ada upah yang naik tapi tidak sesuai harapan. Bahkan ada kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibeberapa daerah dinyatakan tidak naik,” ungkapnya.

Ary Joko mengakui sejak awal terjadi pandemi Covid-19 adalah tantangan berat yang harus dihadapi FSB GARTEKS. Pada 2020, banyak anggotanya diberbagai daerah ter-PHK, dirumahkan dan upahnya dipotong. Dan tahun ini banyak menyelesaikan kasus union busting. Walau beberapa kasus ini sudah terselesaikan melalui sosial dialog dengan perusahaan.  

Apalagi sejak disahkannya UU Cipta Kerja membuat buruh semakin dilematis. Padahal UU ini melanggar semangat UU 1945. Termasuk, tidak mengikuti prosedur UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Produk UU ini pun dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan harus direvisi selama 2 tahun.

“Tapi anehnya, oleh pemerintah UU Cipta Kerja terkesan dipaksakan tetap berlaku, walau sudah dinyatakan bermasalah,” ujarnya.

Situasi yang sedang dihadapi buruh memang sedang sulit. Sebab, waktu, tenaga dan pikiran telah banyak dicurahkan untuk membela hak buruh sampai akhir 2021 ini. Karena sejarahnya, pemerintah sedikit sekali memihak kepentingan buruh, termasuk kepastian hukumnya. Terkesan tak mau peduli dengan perlakuan pengusaha nakal yang menjalimi hak buruh di perusahaan. 

“Pemerintah selama ini masih lebih mendengarkan kepentingan pengusaha, dibandingkan serikat buruh,” pungkasnya.

Strategi                                                                                                                   

Namun tantangan berat ini harus dihadapi. Salah satunya FSB GARTEKS tetap bertahan dan membuat strategi baru pada 2022 nanti sampai basis akar rumput.  Dia juga menegaskan tidak pernah melarang pemerintah merangkul investor untuk membuka lapangan kerja. Tapi hanya memperjuangkan kesejahteraan buruh, tanpa ada perlakuan eksploitasi terhadap buruh.

“Karena fakta yang terjadi hari ini, pemerintah merangkul investor membuka lapangan kerja seluas-luasnya, tapi membuat upah murah. Bagi kami kebijakan ini jelas tak memihak buruh,” jelasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan serikat buruh/serikat pekerja di Indonesia sampai hari ini masih sulit bersatu, dari tingkat nasional sampai daerah. Bahkan ada terang-terangan membela kebijakan pemerintah, padahal regulasi yang dibuat justru merugikan hak buruh. Karena itu, dia berharap agar tahun ini semua pemimpin serikat buruh bisa refleksi.

“Hari ini kekuatan serikat buruh/serikat pekerja sudah tidak solid lagi. Tujuan perjuangannya pun masing-masing. Sehingga gampang diadu domba dipecah oleh lawannya,” kata Ary Joko.     

Walau keadilan sedang tidak memihak buruh, dia mengatakan FSB GARTEKS tetap memperjuangkan hak buruh. Seperti mendorong upah layak upah layak pada 2022 dengan kekuatan sosial dialog melalui perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ditingkat perusahaan. Kemudian fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dari seluruh pengurus sampai anggota melalui pendidikan kader.

“Serta menguatkan tim pengorganisiran dan advokasi saat ada anggota sedang menghadapi masalah hubungan industrial di perusahaan,” ungkapnya.

Kemudian membangun mitra dan jaringan dari tingkat internasional, nasional sampai daerah.  Dan terakhir tetap mengajak pengusaha duduk bersama untuk berdialog. Sebab perusahaan itu tidak selamanya menjadi musuh. Mereka juga perlu dirangkul untuk membangun hubungan industrial yang dinamis.

“Ciri khas gerakan FSB GARTEKS selalu mengedepankan sosial dialog dengan pemerintah dan pengusaha. Agenda ini menjadi prioritas kami pada 2022 nanti. Kalau pun terjadi aksi demo, itu hanya pilihan terakhir saja,” tandasnya. (AH)