ID ENG

Sikap Serikat Buruh FSB GARTEKS, Terkait Larangan Mudik Idul Fitri

Tanggal Publish: 08/04/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Pemerintah melalui Menteri Perhubungan (Menhub) telah mengeluarkan keputusan resmi melarang masyarakat tidak mudik tahun ini, merayakan Hari Raya idul Fitri. Alasannya, situasi Indonesia masih terbilang darurat pandemi Covid-19. Namun, Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menyampaikan akan membuka objek wisata saat lebaran nanti dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes)  

Tentu saja, 2 keputusan ini mendapat pertanyaan kritis bagi masyarakat. Pasalnya, kalau tempat wisata dibuka, bisa berisiko besar, karena mempercepat penyebaran virus corona akibat kerumunan yang ditimbulkan. Sandia Uno juga menjelaskan bahwa larangan mudik dan pembukaan destinasi wisata tidak bertolak belakang. Sebab sudah saling berkoordinasi dengan kedua kementerian tersebut.

Trisnur Priyanto Sekjen DPP Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri yang berafiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) mengatakan sikap pemerintah mengeluarkan keputusan larangan mudik tidak tepat. Namun disatu sisi, Menteri Sandiaga justru tetap hiburan pariwisata pada perayaan Idul Fitri nanti.

Dimasa pandemi Covid-19 pemerintah memang ketat menerapkan Prokes untuk mencegah penyebaran virus Corona. “Namun saat masyarakat memasuki lingkungan pariwisata kan tidak ada jaminan bisa di awasi secara ketat oleh petugasnya untuk menjaga jarak. Dan bisa jadi menimbulkan klaster baru Corona baru di lingkungan wisata,” ujarnya.

Artinya, kebijakan pemerintah dinilainya bertolak belakang dan tidak ada sikap tegas. Sebab mereka yang mudik itu, hanya berkerumunan di jalan saja waktu menuju  ke kampung halamannya. Namun kalau masyarakat yang melakukan kunjungan wisata, pasti selalu berkerumun, seperti di lokasi pantai.

“Mudik itu bukan sekadar tradisi budaya lagi, tapi sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang merantau. Terutama menjalankan kewajiban silaturahim kepada orang tua dan saudara lainnya,” kata Trisnur.

Nah, kalau buruh yang selama ini merantau bekerja dan pulang muduk saat merayakan Idul Fitri, tentunya bisa menaikan roda ekonomi saat tiba di kampung halamannya. Tapi kalau buruh dilarang mudik, dia mengungkapkan daya beli masyarakat tidak ada peningkatan untuk masyarakat desa.  

“Secara psikologis buruh dirugikan lagi, kalau pemerintah melarang masyarakatnya mudik. Sudah 2 tahun ini buruh kehilangan kesempatan untuk bersilaturahim kepada keluarganya,” ungkapnya.

Intinya, Trisnur mengatakan keberatan jika pemerintah melarang mudik tahun ini, namun membuat  membuka tempat wisata. “Kalau mau tegas, pemerintah sebaiknya melarang mudik dan menutup lingkungan wisata. Biar penyebaran Covid-19 bisa dihentikan semaksimal mungkin,” tandasnya. (AH)