ID ENG

Serikat Pekerja/Buruh Yang Tergabung APBGATI Desak DPR Segera Sahkan RUU PKS

Tanggal Publish: 01/09/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Aliansi Serikat Pekerja Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi undang-undang. Pasalnya, undang-undang tersebut dinilai memihak pada buruh, khususnya pekerja perempuan.

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan APBGATI di Kantor Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Cipinang Muara Jakarta Timur, Rabu (1/9/2021). Dengan mengangkat tema ‘Memberi Kepastian Perlindungan Kepada Pekerja/Buruh Perempuan, APBGATI Mendukung Disahkan RR Penghapusan Kekerasan Seksual Menjadi Undang-Undang’.

Ary Joko Sulistyo mewakili Presidium APBGATI yang didampingi badan pekerja Edi Kustandi dan Benny Rusli mengatakan pihaknya telah lama mendorong agar RUU ini segera disahkan. Bahkan, beberapa waktu lalu sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Parlemen Senayan. Dalam dialog itu, APBGATI mendesak RUU PKS segera disahkan untuk meenghentikan kasus kekerasan seksual di dunia kerja.

Lanjutnya, dia menerangkan pekerja di sektor industri tekstil dan garmen adalah 80 persen adalah perempuan. Selama ini, mereka sangat rentan kasus kekerasan dan pelecehan seksual waktu bekerja. Mirisnya, saat menjadi korban, justru jarang terungkap. Mereka terpaksa sengaja menutupinya, karena masih dianggap tabu dan aib bagi dia serta keluarganya. Padahal serikat pekerja/buruh telah berupaya untuk melakukan pendampingan advokasi, namun sering berhenti ditengah jalan.  

“Untuk memutus rantai kejahatan ini kami meminta DPR segera mengesahkan RUU PKS menjadi undang-undang, supaya ada payung hukum, khususnya bagi pekerja perempuan,” ucap Ary Joko yang saat ini menjabat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (DPP FSB GARTEKS KSBSI).

Hasil dari RDP itu, ia menyampaikan 9 Fraksi DPR akhirnya mendukung saran dari APBGATI. Termasuk, dirinya bersama aktivis pekerja/buruh lainnya meminta wakil rakyat suapaya ikut mendorong ratifikasi ILO 190 Tentang Penghapusan Pelecehan dan Kekerasan di Dunia Kerja. Karena nafas perjuangannya sejalan dengan semangat RUU PKS.

Selain itu, serikat pekerja/buruh yang tergabung dalam APBGATI selama ini sudah berusaha berjuang untuk melindungi pekerja perempuan dari kejahatan seksual. Seperti melakukan lobi dengan pihak perusahaan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dengan memasukan kesepakatan pasal yang melindungi pekerja perempuan ditempat kerja.

“Namun upaya negoisasi dengan manajemen perusahaan sering gagal. Karena di negara ini memang belum ada payung hukumnya. Kalau RUU PKS segera disahkan DPR besar kemungkinan perjuangan yang kami lakukan bisa berjalan baik,” jelasnya.

Supaya RUU PKS segera disahkan, Ary Joko mengatakan memang harus ada dukungan dari semua pihak. Seperti dari serikat pekerja/buruh, LSM, organisasi masyarakat, mahasiswa, tokoh agama dan masyarakat.  

“APBGATI akan terus mengawal RUU PKS agar disahkan. Kami punya tanggung jawab untuk menyelamatkan pekerja perempuan dalam menghentikan rantai kekerasan seksual ditempat kerja mereka,” tandasnya.

APBGATI sendiri merupakan aliansi serikat pekerja/buruh dari FSB GARTEKS KSBSI,FKSPN, KSBSI92, FSP TSK-SPSI, FSP TSK KSPSI, RTMM K-SARBUMUSI. Dimana mewakili 70 persen pekerja garmen, alas kaki dan tekstil produk tekstil ekspor dengan total anggota 850.000 anggota. Sebagian besar, pekerja di sektor tersebut mayoritas perempuan. (AH)