ID ENG

Serikat Buruh Harus Membangun Strategi Paska Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Tanggal Publish: 16/06/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Uji materi atau judical review (JR) tentang Undang-Undang Cipta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) sendiri tetap konsisten berjuang melalui jalur hukum untuk membatalkan beberapa pasal undang-undang ini yang mendegradasi hak buruh.    

Trisnur Priyanto S.H Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPP FSB GARTEKS KSBSI) menerangkan tim kuasa hukum KSBSI masih melakukan proses persidangan JR di MK. Perlawanan hukum ini pun dianggapnya serius dan menjadi sejarah  gerakan buruh. Sebab perlawanan hukum yang dilakukan berhadapan langsung dengan lembaga negara.

“Secara pribadi saya sendiri memprediksi hasil akhir persidangan JR undang-undang ini, 90 persen KSBSI kemungkinan kalah dengan catatan tanda petik,” ucap Trisnur, salah satu tim kuasa hukum JR Undang-Undang Cipta Kerja dari KSBSI, saat diwawancarai di Cipinang Muara, Jakarta Timur, Selasa (16/6/21).    

Trisnur menilai isi pasal dalam undang-undang ini banyak sekali titipan pihak asing. Tapi apa daya,  yang membuat produk Undang-Undang Cipta Kerja adalah pemerintah dan DPR RI. Sehingga pertarungan hukum serikat buruh pada uji materi di MK ini terbilang berat.  Karena lawan hukumnya pembuat dan pengambil kebijakan negara.

“Tapi kalau saya lihat, perlawanan KSBSI dengan serikat buruh/pekerja lainnya, mulai dari aksi di jalanan sampai melakukan judical review dinilai pemerintah tidak main-main oleh pemerintah,” ungkapnya.

KSBSI sendiri jaringannya tak hanya di Indonesia, namun ditingkat internasional juga kuat. Sehingga saat melakukan aksi demo Undang-Undang Cipta Kerja pun mereka ikut mendukung. Dia membantah keras tentang asumsi miring, kalau uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di MK yang dilakukan KSBSI dengan serikat buruh lainnya hanya perlawanan formalitas.

“Sejak awal KSBSI sudah melakukan aksi perlawanan menolak pasal di Undang-Undang Cipta Kerja. Mulai dari awal proses pembuatan draft, pembahasan sampai disahkan oleh DPR. Termasuk  melakukan kajian dan merekomendasikan pasal agar dimasukan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” ungkapnya.

Selain itu, ia memahami sampai hari ini posisi tawar politik serikat buruh/pekerja masih lemah di Indonesia. Sarannya, gerakan buruh harus bisa menempatkan kader terbaiknnya duduk di parlemen politik Jadi tidak lagi hanya dijalanan. Sehingga, saat ada aspirasi buruh, kader politik buruh ini bisa ikut melobi dan menyuarakannya.

“Seandainya nanti sidang  JR Undang-undang Cipta Kerja dinyatakan kalah oleh MK, tapi KSBSI sudah menunjukan sikapnya ksatrianya. Serikat buruh yang melakukan perjuangan hukum melalui ligitasi itu adalah perjuangan serikat. Artinya kalah itu bukan akhir cerita perjuangan buruh,” tegasnya.

Tak lama, setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, pemerintah akhirnya menerbitkan  4 turunan peraturan pelaksana (PP) ini, yakni PP No.34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing (PP TKA); PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK); PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan PP No.37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP JKP).

Menurut Trisnur turunan PP tersebut sengaja cepat disahkan pemerintah karena ada desakan kepentingan internasional. Sementara, kalau dipelajari isi dari 4 PP ini, banyak yang tidak memihak pada kepentingan buruh. Dan nantinya menjadi masalah baru lagi bagi buruh di perusahaan.

“FSB GARTEKS KSBSI sudah membuat strategi baru melawan 4 turunan PP ini. Dengan melakukan konsolidasi internal Pengurus Komisariat (PK) dengan memperkuat kwalitas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di tingkat perusahaan,” imbuhnya.

Tegasnya, menolak atau tidak dengan diterbitkannya 4 PP Undang-Undang Cipta Kerja, aktivis serikat buruh harus mampu beradaptasi dan jangan mau dikalahkan oleh kebijakan yang tak memihak. Terakhir, Trisnur menyampaikan kekuatan dan kelemahan serikat buruh/pekerja di Indonesia telah dipahami oleh pemerintah.

“Satu-satunya agar kekuatan gerakan buruh Indonesia bisa disegani penguasa, maka harus bisa meninggalkan sikap arogansinya. Sebab tak bisa dibantah, serikat buruh/pekerja kita sampai hari ini masih rentan dengan konflik internal, sehingga gampang dilemahkan oleh lawan-lawannya,” tutup Trisnur. (AH)