ID ENG

Sengketa Antara FSB GARTEKS Bogor-PT CMA Mulai Ada Titik Terang

Tanggal Publish: 24/12/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Persoalan buruh anggota Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) cabang Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan PT Cipta Makmur Adipratama (CMA) mulai ada titik terang. Masalah ini dilatarbelakangi masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta buruh yang dirumahkan ditengah pandemi Covid-19.

Bahkan DPC FSB GARTEKS Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu memutuskan 17 orang terkena PHK sepihak, 4  pengurus komisariat (PK) statusnya  dirumahkan dan beberapa anggota yang masih bekerja siap menggugat PT CMA ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kota Bandung. Dengan tuntutan upah layak, jaminan sosial serta masalah upah yang selama ini diberikan tidak sesuai aturan.

Akhirnya Dinas Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor memfasilitasi ruang dialog, antara perwakilan DPC FSB GARTEKS Kabupaten Bogor dan manajemen PT CMA. Dalam pertemuan itu membahas poin tentang masalah buruh yang ter-PHK dan dirumahkan. Namun masalahnya, mereka yang tidak bekerja lagi itu selama ini mendapatkan upah yang tidak sesuai upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2020.

Faisal Sekretaris DPC FSB GARTEKS Kabupaten Bogor mengatakan, sebelum dilakukan mediasi, pengawas ketenagakerjaan memang pernah menyambangi PT CMA. Untuk meminta berkas dan mempelajari masalah yang terjadi.

“Akhirnya pada Senin, 21 Desember kemarin, semua pihak akhirnya melakukan mediasi. Dalam pertemuan itu, pihak pengacara PT CMA menawarkan solusi angka tertulis masalah ganti rugi upah terkait 17 orang  yang ter-PHK dan 9 orang yang dirumahkan,” ujarnya.

Rincinya, kerugian yang akan diganti pihak perusahaan adalah 1 bulan upah bagi buruh yang masa kerja 1 tahun. Dengan besaran jumlah upah sekarang ini, tapi tidak mengikuti upah UMK. Kemudian ada penambahan 2 bulan upah untuk yang sampai masa kerjanya sudah bisa dikeluarkan sudah bia dibilang masa kerja.      

Menurut Faisal, ganti rugi upah itu merupakan tawaran memang ada itikad baik, karena sudah angka gaji yang diwacanakan. Namun, dia menegaskan tawaran tersebut belum sesuai harapan. Intinya, tawaran itu nantinya akan dikaji kembali.

“Kalau kita mengacu standar upah dari peraturan undang-undang memang sangat tinggi upah yang harus diberikan perusahaan. Namun mengingat untuk kepentingan anggota, kami akan mengkaji kembali tawaran dari PT CMA,” tutupnya. (AH)