ID ENG

Sektretaris DPC FSB GARTEKS KSBSI Tengerang Raya: Ada Anggota Kami, Buruh Perempuan Dalam Kondisi Hamil di PHK

Tanggal Publish: 15/10/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Dimasa pandemi Covid-19, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh belum menurun. Tapi semakin bertambah. Sedihnya, salah satu buruh perempuan dalam kondisi hamil pun menjadi korban PHK. Ia kehilangan pekerjaan bukan dampak pandemi, tapi ada dugaan latar belakang pemberangusan serikat buruh (union busting) ditempatnya bekerja.

Aries Sokhibi Sekretaris Dewan Pengurus Cabang  Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Tangerang Raya Banten menyampaikan memang ada anggotanya seorang buruh perempuan yang terkena PHK dalam kondisi hamil. Sebut saja namanya Mawar (identitas nama asli sengaja disamarkan). Sebelum di PHK, dia bekerja di PT. Universal Luggage Indonesia (ULI).

Kronologisnya, perwakilan Pengurus Komisariat (PK) FSB GARTEKS KSBSI di PT. Universal Luggage Indonesia sudah berdiri di perusahaan itu. Namun, tak lama kemudian pada 28 April 2021, semua pengurus akhirnya di PHK secara sepihak. Tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dari pihak serikat buruh dan pekerja. Termasuk Mawar ikut menjadi korban PHK ketika dia dalam kondisi hamil 5-6 bulan waktu itu.

“Sekarang ini Mawar memang sudah melahirkan,” ucap Aries Sokhibi, saat diwawancarai, Jumat (15/10/2021).

DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya sangat mengecam masalah PHK ini. Apalagi, setelah dilakukan penelusuran, pihak manajemen memang ada kesan tidak mau menerima berdirinya perwakilan FSB GARTEKS di lingkungan perusahaan.

“Padahal, sebelumnya di  PT. Universal Luggage Indonesia juga sudah ada serikat buruh/pekerjanya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kami mendirikan perwakilan komisariat kok terkesan ditolak. Bagi saya ini sangat aneh,” ungkapnya.

Alasan perusahaan melakukan PHK terhadap 14 PK FSB GARTEKS KSBSI di PT. Universal Luggage Indonesia karena sudah mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tentang Cipta Kerja. Tapi dari perspektif serikat buruh dan jika mengacu UU Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 153 Ayat 1 huruf E dan Ayat 2, pihak perusahaan dia menganggap perusahaan telah melakukan pelanggaran fatal. Sebab melakukan PHK terhadap buruh perempuan sedang dalam kondisi hamil.

“Padahal dalam undang-undang ketenagakerjaan menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan PHK dengan alasan apapun. Sebab sangat memengaruhi beban psikologi dan ekonomi keluarganya,” ungkap Aries Sokhibi.

Pada 13 Oktober kemarin, serikat buruhnya telah melakukan demo di PT. Universal Luggage Indonesia. Dalam aksi itu, pihaknya mendesak beberapa tuntutan ke perusahaan. Diantaranya tuntutannya seperti mendesak, anggota buruh perempuannya yang hamil di PHK supaya dipekerjakan kembali. Kemudian perusahaan harus menerima kehadiran FSB GARTEKS. Tidak ada diskriminasi serikat buruh/pekerja di lingkungan perusahaan.

“Bagi semua semua pengurus dan anggota yang tergabung di PK FSB GARTEKS KSBSI di PT. Universal Luggage Indonesia segera dipekerjakan kembali, karena mereka sudah di PHK,” ucapnya.

Dalam aksi itu, perwakilan perusahaan sempat menerima perwakilan PK FSB GARTEKS KSBSI di PT. Universal Luggage Indonesia untuk berdialog. Namun hasilnya tidak memuaskan. Perusahaan tetap bersikukuh melakukan PHK berdasarkan UU Cipta Kerja dan mengacu pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 35 Tentang  tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Saat ini proses mediasi perselisihan hubungan industrial sedang berjalan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang sedang berjalan. Dimana, hasil mediasi itu menghasilkan anjuran bagi 12 pengurus yang di PHK agar segera dipekerjakan kembali di perusahaan.

“Termasuk upah harus diberikan perusahaan selama pengurus PK FSB GARTEKS KSBSI di PT. Universal Luggage Indonesia diberhentikan bekerja. Jadi, anjuran ini perusahaan harus mematuhinya,” tutur Aries Shokibi.

Tegasnya, DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya akan terus berjuang sampai masalah yang terjadi bisa diselesaikan. Sampai pengurus dan anggota yang ter-PHK bisa bekerja kembali seperti biasa. “Kalau piha perusahaan tidak mau menjalankan anjuran dari Disnaker Kabupaten Tangerang, kami akan melakukan gugatan melalui jalur hukum di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial. (AH)