ID ENG

Sekjen FSB GARTEKS KSBSI: RUU Cipta Kerja Tak Memihak Buruh, Wajib Ditolak

Tanggal Publish: 24/02/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Hari ini Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSB GARTEKS Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kabupaten Serang, Banten mengadakan seminar yang diadakan di aula pertemuan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Serang. Tema yang didiskusikan cukup menarik, tentang perdebatan ‘Pro-Kontra Omnibus Law dari Perspektif Ketenagakerjaan’.

Tampil sebagai pembicara Fathul Muin Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Saiful Bahri dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Trisnur Priyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP FSB GARTEKS KSBSI.

Dalam paparannya, Trisnur Priyanto menyampaikan omnibus law dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja jelas merugikan buruh. Diantaranya masalah pasal sistem kerja kontrak (outsourcing), pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Tenaga Kerja Asing (TKA) serta penurunan hak pesangon dan sanksinya.

“Setelah RUU Cipta Kerja saya kaji memang tak ada untungnya buat buruh. Bahkan RUU ini banyak mendegradasi Undang-Undang Ketenagakerjaan sekarang ini atau bisa dikatakan tak berkualitas. Kalau sudah tak berpihak pada buruh, wajib ditolak,” terangnya,” ketika diwawancarai, Senin (24/02).

Contohnya, dalam RUU Cipta memang ada yang dihapus sistem kerja seperti masalah penghargaan masa kerja 24 tahun ke atas dan 10 bulan upah dihilangkan da nada beberapa pasal lagi juga hilang. Jadi kesimpulannya, Trisnur mengatakan RUU Cipta Kerja tidak tegas berpihak untuk masa depan buruh.

“Saya mengkuatirkan kalau RUU ini nanti disahkan justru tidak menjadi solusi, malah menjadi polemik,” ungkapnya.

Sarannya, pemerintah sebaiknya mengeluarkan klaster RUU Cipta Kerja dari agenda omnibus law. Sebab wacana upah dalam RUU ini sangat mengerikan, karena mekanisme peraturan upah tingkat kabupaten/kota dan sektoralnya tidak ada.

“Jadi yang berlaku masalah upah nanti hanya berlaku mekanisme Upah Minimum Provinsi (UMP). Tentu saja sistem ini mengalami degradasi. Sebab selama ini sudah ada upah buruh dibeberapa daerah yang sudah melebihi standar provinsi,” jelasnya.

Selain itu, RUU Cipta Kerja tak menjawab pemerintah mengatasi pengangguran sebesar 7 orang sekarang ini. Sebab RUU tersebut terdapat pasal yang membatasi usia kerja produktif pekerja diatas 40 tahun keatas. Nah, seandainya kalau usia yang dianggap tidak produktif itu dibatasi atau di PHK pihak perusahaan akan menambah jumlah pengangguran.

“Sementara jumlah angkatan kerja kita tiap tahun jumlahnya sekitar 2 sampai 5 juta setiap tahunnya. Kalau nantinya RUU Cipta Kerja berlaku dan pekerja usia diatas 40 tahun di PHK kan sudah jelas logikanya akan menambah pengangguran,” pungkasnya.

Ia pun menegaskan RUU Cipta Kerja sangat liberal. Hanya menguntungkan pengusaha dan investor. Salah satunya, ia menilai investor Korea Garmen yang bergerak di bisnis sektor padat karya memang sudah lama punya kepentingan besar terhadap omnibus law. Sementara, peran pemerintah jika RUU ini disahkan perannya tidak besar lagi menyelesaikan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) terhadap buruh.  

“Saya pesimis RUU Cipta Kerja dibahas di Gedung DPR bisa membela kepentingan buruh. Karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri memang kejar target dalam 6 bulan harus selesai. Artinya agenda omnibus law memang dipaksakan dan sudah pasti hasilnya nanti prematur,” tandasnya.

Trisnur mengatakan satu-satunya melakukan sikap penolakan RUU Cipta Kerja, ia mengatakan semua elemen serikat buruh dan pekerja harus bersatu melakukan aksi nasional dengan melakukan aksi mogok kerja.

“Saran saya buruh tak perlu melakukan aksi demo ke Gedung DPR, Istana Negara, Kantor Gubernur dan Bupati untuk aksi penolakan RUU Cipta Kerja. Cukup mogok kerja saja di tempat kerja masing-masing. Karena pemerintah sendiri sudah tak mau mendengar aspirasi perjuangan buruh,” tutupnya. (AH)