ID ENG

Sekjen FSB GARTEKS: Gelombang Perlawanan Bisa Membesar, Jika RUU Cipta Kerja Dipaksakan

Tanggal Publish: 21/09/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Trinur Priyanto Sekjen DPP Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) menegaskan kalau omnibus law RUU Cipta Kerja dipaksa disahkan dan mengabaikan suara buruh, maka buruh akan tetap melakukan aksi perlawanan.  

Dia mengatakan FSB GARTEKS sampai hari masih tetap bersikap kritis terhadap pasal-pasal RUU Cipta Kerja yang sangat krusial. Segala bentuk aksi demo, dialog dan lobi dengan pemerintah, DPR sudah dilakukan agar pasal bermasalah ini segera dicabut.

“Tapi kalau nantinya aspirasi buruh tidak didengar dan DPR tetap memaksakan RUU Cipta Kerja disahkan ditengah pandemi Covid-19, kami tetap melakukan perlawanan. Gelombang aksi demo yang dilakukan pasti lebih besar dengan membangun kekuatan bersama mahasiswa dan elemen lainnya membatalkan UU Omnibus Law,” ujarnya, Senin, 21 September 2020.

Kabarnya, pada 24-25 September ini ada beberapa kelompok aktivis dari Gebrak, KPA dan mahasiswa yang akan melakukan aksi demo menolak omnibus law. Dia menilai, aksi tersebut sah-sah saja. Walau semuanya belum tahu, apakah aksi itu nantinya diizinkan ditengah kondisi Ibukota Jakarta sedang menerapkan PSBB total.    

“Tapi kalau aksi tersebut nantinya diberi izin saya nilai akan memberikan warna dalam demokrasi bangsa ini, dan pemerintah harusnya dapat melihat bahwa kebijakan yang akan diambil sangat bermasalah,” ujarnya.

Lanjutnya, Trisnur menerangkan sejauh ini memang sudah ada beberapa serikat buruh/pekerja yang melakukan konsolidasi untuk menyikapi RUU Cipta Kerja. Sementara, FSB GARTEK KSBSI sendiri sampai hari ini masih membangun aliansi lintas serikat buruh/pekerja.

“Namun bukan tidak berarti untuk kedepannya kami akan membuka aliansi dengan gerakan mahasiswa, petani dan sektor lainnya dalam menyikapi persoalan omnibus law,” bebernya.

Sebab kelompok gerakan sipil memang harus berani mengkritisi pemerintah, kalau ada kebijakannya yang salah. Sebagai contoh, dia menegaskan bahwa dampak RUU Cipta Kerja dampak buruknya bukan hanya menimpa buruh saja jika dipaksa disahkan.

“Tapi ke semua masyarakat akan merasakan dampak ruginya,” katanya.

Terkait Ibukota Jakarta saat ini kembali diterapkan PSBB total, dia berpendapat kebijakan itu wajar saja dalam membatasi penyebaran Covid-19. Namun kalau pun buruh nanti melakukan aksi demo, dia meminta aparat kepolisian bisa memberikan izin.

Sebab aksi demo yang sudah dilakukan dimasa pandemi Covid-19 ini, buruh tetap mengedepankan aksi damai, mematuhi protokol kesehatan, tidak membuat kerusuhan. Karena Indonesia negara demokrasi, setiap warga negara dilindungi haknya saat mengemukakan pendapat di muka umum, hak ini sudah dilindungi dalam Konstitusi negara ini yaitu pasal 28 UUD 1945.

“Jadilah aparat penegak hukum yang independen, profesional dengan tetap menggunakan regulasi yang ada dalam menegakkan hukum, jangan jadi aparat titipan. Saya yakin aparat keamanan kita sudah independen dan professional (AH/wartasulsel.net)