ID ENG

Sekjen DPP FSB GARTEKS KSBSI: Dalam UU Cipta Kerja, Penguasa dan Investor Bekerja Sama Menzalimi Buruh

Tanggal Publish: 11/12/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Perlawanan buruh menolak Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja masih berkobar. Pada Jumat (10/12/2021) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) kembali melakukan aksi demo di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat. Awalnya, buruh KSBSI ini hendak unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Tapi mendapat penghadangan blokade oleh aparat kepolisian.

Trisnur Priyanto Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPP FSB GARTEKS-KSBSI) mengatakan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) tidak memiliki keberanian dalam putusan uji formil dalam uji materi UU Cipta Kerja. Karena, putusan tersebut sangat abu-abu dan justru membawa masalah baru bagi buruh.

“Putusan uji formil UU Cipta Kerja yang diputuskan jelas tidak memihak keadilan buruh. Kalau sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, seharusnya tidak bisa dijalankan oleh negara. Saya melihat, dibalik putusan ini ada dugaan kuat Hakim MKRI mendapat intervensi dari penguasa,” ungkapnya, saat menyampaikan orasi dihadapan peserta demo.

Dia menegaskan sampai akhir 2021, kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Salah satu alasannya, buruh semakin tidak mendapatkan keadilannya. Karena itu, buruh harus melakukan perlawanan aksi demo maupun advokasi hukum. Sebab, pemerintah dalam menetapkan kebijakan upah minimum 2022, dinilai sangat mengancam kesejahteraan buruh.

“Dimulai hari ini buruh mulai masuk pada era penderitaan. Negara telah gagal dalam mensejahterakan rakyatnya. Buruh dipaksa kerja dengan penghasilan minim sementara investor diberikan karpet merah dengan segala fasilitas dan kemudahan lainnya,” tegasnya.

Termasuk gebernur pun banyak tunduk pada intruksi pemerintah pusat dalam menetapkan upah minimum 2022 yang mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Dimana, PP tersebut salah satu turunan dari UU Cipta Kerja. Padahal mereka ini sudah diberikan kewenangan otonomi daerah, jadi berhak menentukan kebijakan secara independen.

“Kepala daerah ini punya hak menentukan kebijakan upah minimum dan tak perlu takut jabatannya dicopot karena ada intervensi dari pusat. Karena mereka bisa menjadi gubernur itu dipilih rakyatnya, bukan dari pemerintah,” bebernya.

Selain itu, dia mempertanyakan kinerja Ida Fauziyah sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Pasalnya, selama menjabat pembantu kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), dia minim memahami dunia ketenagakerjaan. Bahkan, banyak kebijakan yang dikeluarkannya justru lebih memihak kepentingan pengusaha.

“Saya nilai beliau ini Menaker rasa pengusaha. Buruh justru terkesan dianaktirikan,” ucapnya.

Walau aksi penolakan UU Cipta Kerja tidak didengarkan Jokowi dan MKRI, dia menyerukan buruh tidak boleh patah semangat. Sebab, perjuangan itu memang penuh pengorbanan dan UU Cipta Kerja itu lebih berpihak pada kepentingan investor. Bahkan pemerintah pun sudah menyampaikan akan menjaga kepentingan mereka selama menjalankan bisnisnya.

“Kalau buruh menyerah dalam perjuangan,  lawan-lawan kita semakin tertawa. Masa depan status kerja dibuat tak ada kejelasan dan upah buruh semakin murah,” tegasnya.

Dalam siaran pers yang disampaikan kepada awak media, KSBSI menegaskan:

  1. Menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
  2. Menolak upah murah.
  3. Menolak perluasan alih daya/outsourching.
  4. Menolak UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya.
  5. Mendesak presiden untuk menerbitkan PERPPU dan menyatakan klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerjam dan semua peraturan turunannya ditangguhkan pelaksanaannya sampai selesai perbaikan UU Cipta Kerja.

Serta mendesak pemerintah mendengarkan tuntutanKSBSI. Aksi perlawanan aksi demo dan langkah hukum akan tetap dilakukan apabila tuntutan ini tetap diabaikan. (AH)