ID ENG

Sejauh Mana Dampak PPKM Pada Buruh di Jawa Tengah?

Tanggal Publish: 09/09/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Toto Susilo Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS) Kabupaten Jepara Jawa Tengah menyampaikan imbas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak pada buruh. Sebagian dari mereka menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan dan pengurangan upah dari perusahaan.

“Salah satu industri yang berdampak dari kebijakan PPKM di Jawa Tengah adalah buruh yang bekerja di sektor Tekstil, Garmen, Sepatu dan Alas Kaki (TGSL). Banyak buruh di sektor ini  terpaksa diliburkan dan mereka bekerja tidak penuh selama 1 bulan. Tapi syukurlah, pemerintah sudah mulai mengendurkan aturan PPKM, karena kasus Covid-19 mulai menurun,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Kata Toto Susilo, ada beberapa perusahaan sektor industri TGSL diwilayah Jawa Tengah menerapkan aturan pembatasan jumlah buruh yang bekerja dilingkungan perusahaan selama PPKM. Dimana tujuannya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Jadi, buruh mau tidak mau terpaksa harus diliburkan sementara sampai wabah virus Corona mereda.

“Mirisnya, buruh yang diliburkan ini gaji mereka terpaksa dibayar tidak penuh sesuai aturan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hanya diberikan setengah. Karena prinsip pengusaha itu kan ‘no work, no pay’ atau tidak bekerja, tidak ada upah,” ungkapnya.

Lanjutnya, salah satu contoh pengurangan jumlah buruh selama PPKM itu terdapat di Kabupaten Jepara. Didaerah ini, ada 3 perusahaan besar dan jumlah buruhnya diatas 10 ribu orang meliburkan sebagian pekerjanya. Termasuk, gaji mereka hanya diterima separuh selama 1 bulan. Bahkan, sejak Indonesia terdampak pandemi awal Maret 2020, banyak buruh kehilangan pekerjaan.

“Hasil survey kami beberapa waktu lalu, di Kabupaten Jepara ada 800 orang lebih berhenti bekerja dari perusahaan, karena kontrak kerjanya tidak diperpanjang dengan alasan PPKM. Belum lagi didaerah kabupaten/kota lainnya pasti kasusnya banyak yang sama,” terangnya.

Pihaknya sedang mengupayakan berdialog dengan instansi terkait permasalahan yang terjadi. Seperti dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) tingkat kabupaten/kota. Termasuk sudah mengirimkan surat resmi audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah dan sedang diatur jadwal pertemuannya.

“Mudah-mudahan saja jadwal pertemuan bisa cepat dengan Gubernur Jawa Tengah. Supaya kami bisa menyampaikan persoalan buruh akibat dampak PPKM serta memberikan solusinya,” kata Toto Susilo yang juga dipercaya Sekretaris Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Jawa Tengah.  

Disatu sisi ia menilai penerapan PPKM di Jawa Tengah ada baiknya. Sebab, buruh banyak juga korban dan harus mendapat perawatan dari tenaga kesehatan (Nakes). Dan kerjasama antara perusahaan dengan buruh pun sangat efektif menerapkan protokol kesehatan (Prokes) selama bekerja.

“Namun kami dari aktivis buruh bersikap kritis mengenai dampak PPKM ini. Karena pemerintah belum memberikan solusi kongkrit bagi buruh kehilangan upah layak dan kerja. Sehingga imbasnya terjadi penurunan daya beli ditengah masyarakat,” jelasnya.

Terakhir, ia menyarankan dimasa pandemi pemerintah harus lebih tepat sasaran dalam memberikan program bantuan sosial (Bansos). Sebab masih banyak buruh yang terdampak Covid-19, belum mendapatkan hak yang harus diterima secara layak. (AH)