ID ENG

Seharusnya Pemerintah Pusat Tidak Usah Mengintervensi Kepala Daerah Dalam Kebijakan Upah

Tanggal Publish: 08/01/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Aktivis serikat buruh di Provinsi Banten menegaskan tetap berjuang mendesak Wahidin Alim Gubernur Banten segera merevisi Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022. Pasalnya, putusan upah buruh ini dinilai sangat tidak realistis dimasa pandemi Covid-19.  Sementara, harga-harga sembako dan kebutuhan lainnya seja tahun lalu sudah naik.

Karena itu, Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS) Tangerang Raya bersama federasi yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) tetap melakukan konsolidasi. Termasuk dengan lintas serikat buruh/serikat pekerja yang ada di Banten.

Aris Sokhibi Sekretaris DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya mengatakan aksi mendesak Wahidin Alim untuk merevisi SK UMK 2022 Provinsi Banten tetap berlanjut. Bahkan, konsolidasi lintas serikat buruh/serikat pekerja semakin solid. Dan kawan-kawan aktivis mahasiswa dari lintas kampus pun sudah ikut bergabung mendukung perjuangan buruh.

“Pasca aksi demo di Kantor Gubernur Banten pada 5 Januari 2022, kekuatan buruh di Provinsi Banten semakin solid. Aktivis buruh semakin menyatukan persamaan dalam berjuang pengawalan upah untuk tahun ini,” ucap Aris, dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/1/2021).

Aktivis buruh tetap bersikap kritis mengenai adanya SK Gubernur Banten tentang penerapan Struktur Skala Upah untuk buruh dengan masa sekurang kurangnya 1 tahun dengan harapan peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat di Banten. Karena, minimnya  upah yang diterima buruh Banten akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Masalah upah murah tentu ini akan menjadi babak baru persoalan kemiskinan di Banten,” ungkapnya.

Disisi lain, Aris menilai kebijakan pemerintah tidak sesuai fakta. Pasalnya, sekarang ini pemerintah sedang menggenjot bisnis disektor wisata, supaya pertumbuhan ekonomi daerah meningkat. Namun disisi lainnya pemerintah mengeluarkan kebijakan upah murah dengan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Peraturan Pemerintah Republik Inonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan  Otonomi Daerah. Dimana daerah diberikan mengelola tata pemerintah sendiri. Tapi kembali terkait soal upah, pemerintah pusat justru mengintervensi Kepala Daerah. Menurutnya, kebijakan yang dibuat ini sangat kontradisksi. “Karena kepala daerah terbelenggu dengan kebijakan yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi didaerahnya,” ungkap Aris.

Selain itu, jika dilihat dari situasi  ini, tentu saja buruh menjadi pihak yang dirugikan. Apalagi harga bahan pokok sudah naik hingga 50 sampai 60 persen. Contohnya, harga telur sekarang mencapai Rp33.000 yang dulunya hanya Rp21.000, harga minyak goreng dari Rp24.000 sekarang mencapai Rp35.000. Begitu juga terkait harga rumah kontrakan buruh awalnya setiap bulan buruh mengeluarkan biaya sekira Rp500.000 sekarang sudah banyak pemilik kontrakan meminta kenaikan hingga Rp200.000.

 “Harga yang naik ini tentu menambah beban pengeluaran anggota kami dan buruh di Banten,” terangnya.

Saran Aris, seyogyanya pemerintah harus mampu menekan harga pasar dan mengeluaran kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan buruh. Misalnya mengeluarkan kebijakan setiap perusahaan wajib memberikan tambahan upah dalam bentuk Struktur Skala Upah untuk buruh yang bekerja diatas 1 (satu) tahun. Seperti daerah lain diluar dari kenaikan upah minimum sesuai kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. (AH)