ID ENG

Sebagian Massa Buruh FSB GARTEKS Kabupaten Jepara Bakal Ikut Aksi Nasional 10 Agustus di Gedung DPR RI

Tanggal Publish: 04/08/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh Garment Kerajinan dan Kulit Sentra Industri Afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS KSBSI) Kabupaten Jepara Jawa Tengah menyampaikan kesiapannya dalam aksi nasional buruh pada 10 Agustus 2022. Bahkan, surat pemberitahuan secara resmi pun juga sudah dilayangkan ke Polres Jepara.

Toto Susilo Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Jepara mengatakan aksi demo yang bakal dilakukan sesuai intruksi Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) FSB GARTEKS KSBSI. Dimana aksi pada 10 Agustus 2022 nanti serentak dilakukan dari tingkat nasional sampai kabupaten/kota oleh serikat buruh.

“Ada 2 tuntutan yang akan kami suarakan sesuai intruksi DEN KSBSI yang bergabung dalam Aliansi Sejuta Buruh. Pertama, mendesak DPR R.I untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Kedua, mendesak Presiden R.I untuk menerbitkan Perppu penangguhan keberlakuan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan memberlakukan UU No. 13 Tahun. 2003 secara utuh,” ucap Toto dalam keterangan tertulis, Rabu (3/8/2022).

Toto menyampaikan aksi yang dilakukan buruh FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Jepara akan dilakukan di 3 lokasi.  Pertama di Gedung DPRD Jepara dengan massa 6000 orang yang tergabung dalam aliansi serikat buruh. Kemudian 1000 orang akan aksi demo di Gedung DPRD Jawa Tengah.

“Kami juga akan mengirim buruh 100 buruh FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Jepara ikut aksi demo nasional di Gedung DPR RI,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengatakan segala persiapan aksi dan konsolidasi internal ke seluruh pengurus dan anggota sudah selesai dilakukan. Serta koordinasi ke lintas serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten Jepara.  Dan menyampaikan kepada semua pengurus dan anggotanya, pada saat aksi demo harus menaati protokol kesehatan.

“Selama aksi demo tetap patuh pada peraturan hukum dan sampai terpancing provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya. (AH)