ID ENG

Salah Satu Alasan RUU TPKS Harus Disahkan Untuk Memutus Rantai Kekerasan Seksual di Dunia Kerja

Tanggal Publish: 14/12/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Pada Rabu 15 Desember 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna akhir tahun di Gedung Parlemen Senayan. Kabarnya, salah satu agenda wakil rakyat ini adalah untuk mensahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Sekadar tahu, RUU tersebut sudah bertahun-tahun dibahas, tapi belum diketok palu.

Aktivis serikat buruh/serikat pekerja dan perempuan mendesak DPR tahun ini segera mengesahkan RUU TPKS. Karena sudah bertahun-tahun dibahas, tapi tidak pernah diselesaikan. Sementara, kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual, di dunia kerja, pendidikan dan tempat umum semakin mengerikan.

Oleh sebab itu, 3 perwakilan organisasi dan lembaga dari Aliansi Pekerja/Buruh Sektor Garmen, Alas Kaki dan Tekstil (APBGATI), Yayasan Sukma/Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual), Gender Network Platform membuat pernyataan sikap melalui siaran pers lewat daring untuk menyikapi RUU TPSK.  

Siaran pers melalui daring ini dipandu Sonya Hellen Sinombor Wartawan Kompas. Sementara, perwakilan yang menyampaikan pernyataan sikap Eva Risan Yayasan Sukma/Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Jumisih mewakili APBGATI, terkahir Amalia Falah Alam dari Gender Network Platform.

Amalia Falah Alam aktivis Gender Network Platform menyampaikan RUU TPKS sebaiknya harus segera disahkan DPR. Sebagai aktivis perempuan, dia mengatakan sejak tahun 2017 rutin memberikan pendidikan kepada buruh di perusahaan sektor garmen. Dan yang bekerja perusahaan industri padat karya ini mayoritas perempuan.

“Mayoritas mereka yang bekerja juga berasal dari masyarakat desa karena ingin merubah nasibnya menjadi lebih baik,” ucap Amalia.

Dia tak membantah, saat bekerja mereka rentan pelecehan dan kejahatan kekerasan seksual. Oleh sebab itu, lembaganya sudah beberapa tahun ini sangat konsentrasi memberikan pelatihan dan kampanya menolak kekerasan berbasis gender di dunia kerja.

“Termasuk mendorong pengusaha ikut membuat kebijakan peraturan serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perusahaan industri garmen,” terangnya.

Harus diakui, bahwa kesadaran mencegah praktik pelecehan dan kekerasan seksual masih lemah di lingkungan kerja. Apalagi, banyak yang korban tidak tahu menyelesaikannya secara jalur hukum, karena minim pendidikan. Termasuk korban dan keluarganya malu jika masalah yang terjadi dilaporkan ke polisi adalah aib yang memalukan.  

Salah satu mengatasi kejahatan ini, perusahaan harus terlibat aktif. Dan tidak boleh lepas tangan jika ada buruh yang menjadi korban di lingkungan perusahaannya. Sebab, keamanan dan keselamatan pekerja itu memang tanggung jawab si pengusaha.

“Kalau seorang buruh perempuan saat bekerja dirinya merasa tidak ancaman, pasti dia bekerja produktif. Tapi kalau dia terancam dengan pelecehan dan seksual, tentu berdampak pada bisnis perusahaan,” terangnya.  

Saran Amalia, dalam konteks RUU TPKS harus diperkuat dari aturan pencegahan kepada perusahaan tentang pencegahan dan kode etik, termasuk dalam kesepakatan kontrak kerja. Sehingga, aturan yang dibuat ini mengikat, baik dari manajemen perusahaan sampai pekerjanya.

Aktivis serikat buruh dan perempuan ini mendesak menyatakan:

DPR R.I

  1. Bamus sebagai Alat Kelengkapan Dewan untuk menjadwalkan pengesahan RUU TPKS dalam agenda sidang Paripurna DPR RI pada 15 Desember 2021.
  2. Sidang Paripurna DPR RI Draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah ditetapkan di Baleg dengan didukung 7 fraksi (FNasdem, F PDIP, F PKB, F Demokrat, F PPP, F PAN, F Gerindra) untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Desember 2021 sebagai RUU inisiatif DPR dan memandatkan kepada Baleg untuk menindaklanjuti pembahasannya guna percepatan pembahasan menjadi UU TP KS.
  3. Baleg DPR RI untuk segera menyampaikan RUU TP KS inisiatif DPR kepada Presiden untuk segera dibahas bersama Pemerintah sebagai RUU Prioritas dalam Prolegnas 2022.

Pemerintah

  1. Mengapresiasi Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS dan merekomendasikan kepada Pemerintah untuk melibatkan lembaga HAM Independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan LPSK sebagai bagian dari Gugus Tugas.

DPR dan Pemerintah:

  1. Memastikan keterlibatan unsur masyarakat yang memberikan dukungan pada RUU TP KS dan pendapat korban dalam pembahasan RUU TP KS.

APBGATI sendiri beranggotakan 6 federasi/konfederasi  serikat buruh/pekerja yaitu FKSPN, KSBSI92, FSP TSK-SPSI, FSB GARTEKS KSBSI, FSP TSK KSPSI dan RTMM Garteks K-SARBUMUSI dan FSBPI mewakili 70% pekerja garmen, alas kaki & tekstil produk tekstil ekspor dengan total sekitar 850.000 anggota. Sebagian besar dari pekerja di sektor ini perempuan.

Gender Network Platform adalah forum multistakeholder yang aktif mendiskusikan isu kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja, sedangkan Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual merupakan forum yang terdiri dari LSM dan individu yang aktif dalam advokasi terhadap kekerasan terhadap perempuan. (AH)