ID ENG

Saat Demo Penolakan UU Cipta Kerja, Ketum DPP FSB GARTEKS Mempertanyakan Sikap Pancasila Jokowi Untuk Buruh

Tanggal Publish: 11/12/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Pada Jumat (10/12/2021) bertepatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia melakukan aksi demo disekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menegaskan menolak putusan formil uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja. Sebab putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) ini dianggap abu-abu serta tak memihak pada buruh.

Dalam orasinya, Ary Joko Sulistyo Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPP FSB GARTEKS-KSBSI) mengatakan buruh tidak pernah anti pengusaha. Tapi yang ditolak adalah, saat investor diberikan karpet merah, pemerintah juga memerhatikan buruh. Jangan hanya mengutamakan kepentingan sepihak.

“Sejak zaman pemerintahan orde baru, reformasi sampai sekarang ini tak ada bedanya. Penguasa dan pengusaha selalu menganaktirikan nasib buruh. Kebijakan upah selalu dibuat rendah, padahal buruh ikut memberikan kontribusi untuk negara ini,” ucap Ary Joko dengan nada lantang.

Ary Joko juga menyampaikan, sudah ribuan kali buruh di Indonesia turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja. Tapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan tak mau peduli dengan suara rakyat kecil. Nah, kalau pengusaha bersuara, dia langsung mendengarkan kepentingan mereka. Artinya, sikap demokratis seorang Jokowi sedang dipertanyakan.

“Saya yakin Jokowi masih memiliki hati nurani memperhatikan buruh kecil. Tapi sayang, mungkin sekarang ini dia sedang dikelilingi oleh pembisik-pembisiknya yang punya kepentingan kuat memuluskan UU Cipta Kerja,” ujarnya.

Buruh sebenarnya tidak pernah menolak keseluruhan UU Cipta Kerja. Tapi hanya menolak beberapa pasal yang dinilai telah mendegradasi hak buruh di dunia kerja. Oleh sebab itu, buruh mendesak Presiden Jokowi harus mengkaji ulang dari kebijkan yang telah dibuatnya. Sebab, keputusan itu justru  membuat masa depan buruh semakin suram.  

“Apalagi, negara ini sudah menjadi anggota Negara-Negara G20. Namun sangat disesalkan, saat Indonesia dikategorikan  negara industri maju, upah buruhnya masih rendah,” jelasnya.

Karena itu, buruh harus bersikap kritis kepada pemerintah. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan kebijakan undang-undang yang memiskinkan hak buruh dan keluarganya. Sebab negara ini berlandaskan ideologi Pancasila. Dimana, salah satunya keadilan sosial harus dirasakan semua rakyat Indonesia.

“Tapi faktanya, dalam urusan UU Cipta Kerja, keadilan itu hanya milik pengusaha dan penguasa. Sementara masa depan kerja dan kesejahteraan buruh semakin tak ada kepastian. Hanya satu kata, lawan!,” ucapnya penuh lantang.       

Dalam putusan Hakim MKRI, menyatakan satu sisi, putusan ini menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Namun anehnya, undang-undang ini tetap berlaku serta dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dan Hakim MKRI juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan selama 2 tahun. Artinya, pembuatan UU Cipta Kerja memang bermasalah, namun dipaksa tetap berlaku.

Kemudian, pada satu sisi amar putusan lainnya menyatakan pemerintah harus menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Bagi KSBSI, putusan itu tidak memberikan solusi bagi buruh dan rakyat Indonesia, hanya hanya menciptakan masalah baru antara pengusaha dan pemerintah.

KSBSI menyatakan sikap tegas atas putusan Hakim MKRI, diantaranya:

  1. Menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
  2. Menolak upah murah.
  3. Menolak perluasan alih daya/outsourching.
  4. Menolak UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya.
  5. Mendesak presiden untuk menerbitkan PERPPU dan menyatakan klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerjam dan semua peraturan turunannya ditangguhkan pelaksanaannya sampai selesai perbaikan UU Cipta Kerja.

KSBSI mendesak Presiden Jokowi segera mendengarkan tuntutan buruh, apabila tidak didengarkan aksi perlawanan aksi demo dan langkah hukum akan tetap dilakukan. (AH)