ID ENG

RUU TPKS Lama Mengendap, Ketum DPP FSB GARTEKS KSBSI Pertanyakan Kinerja DPR

Tanggal Publish: 14/12/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Aktivis serikat buruh/serikat pekerja dan perempuan merasa geram melihat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang tidak serius menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Pembahasan RUU ini terkesan tarik ulur dan bertahun-tahun mengendap di Gedung Parlemen Senayan. Bahkan, menjelang akhir 2021 tak ada kepastian untuk diketok palu.   

Parahnya, kasus pelecehan maupun kekerasan seksual, di dunia kerja, pendidikan dan tempat umum setiap tahun kian meningkat. Oleh sebab itu, 3 perwakilan organisasi dan lembaga dari Aliansi Pekerja/Buruh Sektor Garmen, Alas Kaki dan Tekstil (APBGATI), Yayasan Sukma/ Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual), Gender Network Platform membuat pernyataan sikap melalui siaran pers untuk mendesak RUU TPSK segera diketok palu oleh DPR.

Dalam siaran pers melalui daring yang dipandu Sonya Hellen Sinombor Wartawan Kompas, mereka menerangkan pada 8 Desember 2021, Badan Legislatif (Baleg) DPR menyepakati draf naskah RUU TP PKS dibawa ke rapat paripurna. Dan akan diselenggarakan, Rabu, 15 Desember 2021, alias akhir masa sidang tahun 2021.

Ary Joko Sulistyo Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) mendukung Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPSK) segera disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia mempertanyakan, sikap wakil rakyat di Gedung Perlemen Senayan yang dianggap tidak serius untuk mengesahkan RUU ini.

“Padahal kita tahu, bahwa kondisi di negara kita saat ini darurat kekerasan seksual. Jaminan perlindungan hukum terhadap korban juga masih lemah,” ucapnya, saat menyampaikan pernyataan sikap dalam siaran pers melalui daring, Selasa (14/12/2021).

Ary Joko menyampaikan buruh perempuan yang bekerja di sektor garmen, tekstil dan alas kaki sampai hari ini sangat rentan kejahatan pelecehan serta kekerasan seksual. Salah satu contohnya di Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Setelah daerah ini mulai menjadi kawasan industri, kasus perceraian dengan latar belakang kekerasan seksual meningkat 300 persen.

“Ada indikasi, ketika investor masuk ke daerah baru justru menimbulkan kasus perceraian meningkat. Data ini saya dapatkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jepara, saat beberapa waktu lalu melakukan audiensi,” ungkapnya.

Artinya, dia menilai hadirnya investor baru disuatu daerah itu belum tentu membawa solusi bagi buruh. Karena, bagi buruh perempuan korban pelecehan dan kekerasan seksual tentu berdampak pada mental dan kejiwaannya. Apalagi, ketika mereka yang sudah mengalami trauma tidak pernah ada pendampingan dari psiakter.

“Jadi bisa saja, kalau kejiwaan psikologis korban seksual sudah melampaui batas akan bunuh diri. Ini kan sangat menyedihkan,” ujarnya.

Kemudian, saat mereka sedang bekerja lalu menjadi korban kekerasan seksual, seperti hamil diluar pernikahan, pada umumnya perusahaan masih banyak lepas tanggung jawab dan langsung diberhentikan bekerja. Sehingga, beban si korban semakin bertambah dan menanggung aib malu. “Kita tahu, di era ini perempuan ikut berperan menjadi pekerja.

 “Kalau mereka diberhentikan dari perusahaannya, pasti sangat berdampak besar pada aspek ekonomi dan beban keluarganya,” kata Ary Joko yang juga dipercaya sebagai Presidium APBGATI.  

Lalu, jika dilihat dari aspek yuridis, seharusnya yang menjadi korban pelecehan, kekerasan seksual, baik di dunia pendidikan, pekerjaan dan umum, seharusnya menjadi perhatian khusus. Namun faktanya, baik dari lembaga eksektif, yudikatif, legislatif di negara ini belum terlihat serius melindungi korban dalam jaminan undang-undang.

“Indonesia sudah masuk status darurat kekerasan seksual. Pemerintah dan DPR harus segera merampungkan RUU TPKS. Jangan lagi membiarkan generasi muda kehilangan masa depannya, ketika mereka setiap hari dihantui kejahatan yang sangat biadab ini,” tandasnya.

Hasil Data

Data yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 1 Januari hingga 9 Desember 2021, ada 7.693 kasus kekerasan terhadap perempuan yang 73,7 persennya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sedangkan, terdapat 10.832 kasus kekerasan terhadap anak yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual, yaitu sebanyak 59,7 persen.

Jika melihat kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan dan institusi keagamaan menandakan makin tipisnya tempat aman bagi perempuan. Data kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang diadukan ke Komnas Perempuan untuk 2015-2020, pesantren berada urutan kedua setelah kampus. Termasuk kasus yang terjadi dibeberapa lembaga negara dan aparat penegak hukum banyak terungkap.

Trade Union Rights Centre (TURC) merupakan Non Government Organization (NGO) mengambil peran sebagai Pusat Studi dan Advokasi Perburuhan, pada 2018 pernah merilis kondisi pekerja Indonesia terkait tindak kekerasan, pelecehan dan diskriminasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Perempuan Mahardhika di KBN Cakung (2017) menunjukkan 56,5% buruh garmen perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dengan berbagai bentuk. Dan 93,6% korban tidak tahu cara melaporkannya.

Hasil penelitian yang sama juga menunjukkan angka 50% buruh perempuan garmen merasa khawatir saat mengetahui kehamilannya karena lingkungan kerja yang tidak ramah. Statistik serta fakta terkait kekerasan yang terjadi di tempat kerja saat ini adalah pengingat kuat bahwa kekerasan ditempat kerja telah memprihatinkan.

Sementara, perwakilan yang menyampaikan siaran pers adalah Eva Risan Yayasan Sukma/ Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Jumisih mewakili APBGATI, terakhir Amalia Falah Alam dari Gender Network Platform. (AH)