ID ENG

RUU Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak ke Pengusaha, Hanya Satu Kata lawan!

Tanggal Publish: 14/08/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Ribuan massa  buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) kembali melakukan aksi demo di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Termasuk Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri FSB GARTEKS yang berafiliasi dengan KSBSI ikut bergabung aksi, menyikapi rencana DPR yang akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

Dalam orasinya, Trisnur Priyanto, Sekjen DPP FSB GARTEKS mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja adalah monster yang akan membunuh masa depan buruh jika tidak disikapi dengan kritis. Sebab ada beberapa pasal dalam RUU ini yang dianggap sangat krusial dan memberangus hak dan kesejahteraan buruh di dunia kerja.

“Seperti pasal masalah upah minimum yang akan dihapus, kontrak berkepanjangan, outsourcing diperluas, termasuk soal pesangon. Kemudian kami menyikapi pasal tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) jaminan sosial serta ada jam kerja yang dipaksakan,” ujarnya, di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis 13 Agustus 2020.

Dia mengatakan agar buruh jangan terlalu percaya dengan ucapan DPR yang sering terlalu manis dihadapan buruh. Pasalnya, latar  belakang anggota DPR yang ada di Gedung Parlemen Senayan saat ini adalah mayoritas pengusaha.

“Jadi sangat kecil kemungkinan mereka murni mau membela kepentingan buruh. Karena latar belakang DPR banyak pengusaha. Jadi wajar buruh menilai pasal-pasal krusial dalam RUU Cipta Kerja memang sudah kongkalikong antara pengusaha dan DPR,” ujarnya.

Trisnur juga menambahkan bahwa serikat buruh/pekerja tidak pernah anti dengan investor. Namun yang dilawan adalah pengusaha yang memiskinkan hak dan kesejahteraan buruh di dunia kerja. Sebelumnya, pada 23 Juli lalu,  proses Tripartit untuk mengevaluasi RUU Cipta Lapangan Kerja sudah selesai dilakukan beberapa waktu lalu oleh perwakilan pengusaha (APINDO) dan pemerintah.

Hasil evaluasi itu, KSBSI mendesak pasal yang mengancam kesejahteraan buruh, seperti penghapusan Pasal 59 Tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dapat dibuat hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Antar Waktu Tertentu (PKWT) dan tentang jangka waktu lama (PKWT).

Kemudian mendesak perubahan Pasal 66 tentang syarat pekerjaan yang diborongkan dengan pola sistem kerja kontrak (outsourching) dan mendesak penghapusan Pasal 89 tentang UMP/UMK/UMSP/UMSK. Termasuk perubahan Pasal 156 ayat (5) tentang besaran pesangon akan diatur kemudian dalam peraturan pemerintah dan penghapusan Pasal 161-172 tentang besaran pesangon dan lain-lain tidak ada kata sepakat. (AH)