ID ENG

RUU Cipta Kerja Harus Menjadi Undang-Undang Berkualitas, Bukan Titipan Pengusaha

Tanggal Publish: 14/08/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Ary joko Sulistyo Ketua Umum DPP Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (FSB GARTEKS) mengatakan serikat buruh/pekerja harus mengawal ketat proses omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang akan kembali dibahas DPR RI dalam waktu dekat ini.

Kalau tanpa ada pengawalan, Ary menilai buruh bisa saja kecolongan dari kejahatan politik melalui pemaksaan pasal-pasal krusial yang nantinya bisa menghancurkan masa depan buruh. Intinya FSB GARTEKS yang berafiliasi dsengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mendesak DPR RI harus berpihak pada kepentingan buruh.

“Jangan hanya kepentingan sekelompok pengusaha saja dan RUU Cipta Kerja harus menghasilkan undang-undang yang berkualitas, bukan titipan pengusaha,” tegasnya, saat diwawancarai saat aksi demo KSBSI didepan Gedung DPR, Jakarta Pusat (13/8).

Ary menjelaskan bahwa sebelumnya perwakilan serikat buruh/pekerja, pengusaha (APINDO) dan pemerintah sudah menyelesaikan evaluasi pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja. Kemudian hasil pembahasan Tripartit itu kemudian dibawa ke DPR untuk dibahas. Dia menilai, Tripartit yang sudah dilaksanakan membawa dampak positif, karena dibukanya ruang sosial dialog.

“Hadirnya KSBSI dalam forum Tripartit evaluasi pembahasan RUU Cipta Kerja saya nilai sangat bagus. Sebab kader-kader KSBSI bisa memberikan pokok-pokok pikiran dan mempengaruhi pengusaha dan pemerintah untuk memperbaiki pasal-pasal krusial yang ada di RUU Cipta Kerja,” jelasnya.

Jadi, Ary menegaskan terlibatnya KSBSI dalam agenda pembahasan evaluasi Tripartit RUU Cipta Kerja sudah benar untuk melakukan perubahan. Dimana tujuan masuk dalam sistem Tripartit bisa memberika pokok pikiran dan mempengaruhi lawan bicara.

“Seperti yang saya bilang, Kami tetap berkomitmen mendesak RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang yang berkualitas. Kalau RUU ini hasilnya lebih buruk dari undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya pasti kami akan melawan. Karena tanggung jawab dan amanat UUD 1945 sudah jelas, bahwa pemerintah bertanggung jawab melindungi dan menciptakan kesejahteraan rakyatnya,” lugasnya.

Dia menegaskan bahwa KSBSI tetap melakukan sikap penolakan jika ada pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja yang merugikan hak dan kesejahteraan buruh serta aksi demo nasional sampai ke seluruh daerah. Pada 23 Juli lalu, KSBSI terlibat agenda evaluasi pembahasan RUU Cipta Kerja dengan perwakilan pemerintah dan pengusaha.

Hasil evaluasi itu, KSBSI mendesak pasal yang mengancam kesejahteraan buruh, seperti penghapusan Pasal 59 Tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dapat dibuat hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Antar Waktu Tertentu (PKWT) dan tentang jangka waktu lama (PKWT).

 

Mendesak perubahan Pasal 66 tentang syarat pekerjaan yang diborongkan dengan pola sistem kerja kontrak (outsourching) dan mendesak penghapusan Pasal 89 tentang UMP/UMK/UMSP/UMSK. Termasuk perubahan Pasal 156 ayat (5) tentang besaran pesangon akan diatur kemudian dalam peraturan pemerintah dan penghapusan Pasal 161-172 tentang besaran pesangon dan lain-lain tidak ada kata sepakat. (AH)