ID ENG

Ribuan Buruh GARTEKS-KSBSI Siap Aksi Demo, Menolak UU Cipta Kerja

Tanggal Publish: 08/10/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) mengintruksikan kepada pengurus Kabupaten/Kota, tingkat Komisariat, melakukan penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan menjadi undang-undang. Sikap ini, bentuk mosi kepada DPR RI dan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kesejahetaraan buruh.

Ary Joko Sulistyo Ketua Umum DPP FSB GARTEKS KSBSI mengatakan serikat buruh yang dipimpinnya, tegas menolak UU Cipta Kerja. Karena itu, pihaknya sudah mengeluarkan surat intruksi nomor:  AB.0081/DPP FSB GARTEKS/X/2020, dengan memerintahkan semua pengurus dan anggota melakukan aksi nasional menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 12-16 Oktober 2020.

“Kami juga mengintruksikan semua pengurus Kabupaten/Kota dan tingkat Komisariat saat melakukan aksi demo nasional diwilayah masing-masing, bisa bersatu bersatu dengan elemen buruh lainnya. Agar kekuatan buruh menjadi solid dan kuat,” tegas Ary, dalam keterangan tertulis, Jakarta 8 Oktober 2020.

Ary berpesan kepada pengurus dan anggotanya, selama melakukan aksi demo nasional nanti agar tetap mematuhi protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19. Intruksi melakukan aksi demo nasional ini dari menindaklanjuti surat yang dikeluarkan Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI nomor AB.035/int/DEN KSBSI/X/2020 tertanggal surat 7 Oktober 2020.

Dengan perihal seruan Aksi yang ditujukan kepada DPP FSB Federasi Afiliasi KSBSI dan Pernyataan Sikap penolakan DEN KSBSI terhadap Pengesahan RUU CIPTA KERJA yang telah ditandatangani oleh seluruh Ketua Umum Federasi dan didalamnya ada Komite Kesetaraan Nasional serta Komite Pemuda dan Lingkungan pada 7 Oktober 2020.

“Konsolidasi internal dari tingkat pusat sampai pengurus cabang dan komisariat sudah dilakukan. Saya pastikan, ribuan massa buruh GARTEKS KSBSI akan turun ke jalan dalam waktu dekat ini, menolak Undang-Undang Cipta Kerja,” tandasnya. (AH)