ID ENG

Ratifikasi Konvensi ILO No.190 Menjadi Keharusan

Tanggal Publish: 08/03/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Konfederasi Serikat Buruh Eropa (ETUC) mengkampanyekan agar para pemimpin negara melakukan ratifikasi Konvensi No.190 Tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. ETUC juga telah mengirimkan surat yang dikirim ke menteri nasional pada Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Untuk mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Sebab, dimasa pandemi Covid-19, kesehatan pekerja perempuan ikut terancam, rentan diskriminasi dimasa pandemi Covid-19.

Hasil riset yang dilakukan ETUC, sebagian pekerja perempuan telah beralih melakukan pekerjaannya melalui online. Namun fakta yang terjadi banyak pelecehan di tempat kerja yang dihadapi oleh perempuan telah berpindah ke online. Selama kurungan difasilitasi oleh alat pemantauan yang digunakan banyak perusahaan. Karena itu, ETUC mendorong setiap pemimpin negara membuat regulasi  undang-undang yang melarang pelecehan di tempat kerja. Dimana salah satunya melindungi perempuan yang bekerja di rumah dari pelecehan online yang dimungkinkan dari pemberi kerja.

Wakil Sekretaris Jenderal ETUC Esther Lynch mengatakan untuk melawan ancaman baru ini, serikat buruh/pekerja harus terus mendesak setiap negara untuk ratifikasi Konvensi 190. Dia menilai, konvensi tersebut juga harus didasarkan pada konsep luas 'dunia kerja' yang memperhitungkan fakta bahwa pekerjaan saat ini tidak selalu berlangsung di tempat kerja fisik.

“Misalnya, mencakup kekerasan dan pelecehan yang terjadi selama perjalanan terkait pekerjaan, saat bepergian ke dan dari tempat kerja, di akomodasi yang disediakan pemberi kerja. Atau melalui komunikasi terkait pekerjaan, termasuk yang dimungkinkan oleh teknologi informasi dan komunikasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Selain itu, dia juga mengatakan setiao negara dan pengusaha yang menjadi anggota ILO harus segera merealisasikannya. Serta berkomitmen untuk meningkatkan hukum, layanan dan prosedur untuk menangani kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

“Meskipun beberapa undang-undang, kebijakan dan layanan sudah ada, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja tetap menjadi masalah utama, terutama bagi perempuan. Tidak ada mekanisme yang cukup efektif saat ini untuk mencegah dan menangani pelecehan dunia maya, dan khususnya untuk mencegah pengawasan yang mengganggu,” jelasnya.

Selama ini, perusahaan pada umumnya mengetahui atau dapat dengan mudah mengetahui cara menangani pelecehan ditempat kerja. Namun alangkah baiknya,  untuk memperbarui prosedur mereka untuk menerapkannya pada pelecehan terhadap pekerja yang bekerja dari rumah. Tren pekerja rumahan akan terus berlanjut setelah pandemi Covid-19 sehingga konvensi ILO tepat waktu dan membutuhkan perhatian segera.

“Cara terbaik untuk mencapai kemajuan adalah agar pemerintah memastikan kerangka hukum yang benar untuk menangani masalah seperti pelecehan dunia maya, pengawasan dunia maya. Dan untuk mendorong pengusaha merundingkan prosedur dengan serikat buruh/pekerja. Hal ini telah terbukti berhasil karena perusahaan dengan serikat pekerja mengalami 60 persen lebih sedikit pelecehan seksual,” pungkasnya.

Konvensi tersebut juga mengikat pemerintah dan pemberi kerja untuk mengurangi dampak kekerasan dalam rumah tangga termasuk ketika rumah adalah tempat kerja. Seperti yang semakin sering terjadi terutama dengan Covid-19. Lalu menyerukan tindakan seperti cuti bagi korban, pengaturan kerja yang fleksibel, perlindungan sementara terhadap pemecatan dan untuk memungkinkan dukungan tempat kerja bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. (AH)

Catatan

Surat lengkap untuk para menteri: https://www.etuc.org/sites/default/files/press-release/file/2020-11/Letter%20to%20national%20ministers%20re%20cyber%20harrasment.pdf

ILO mengatakan: “Peningkatan dalam teleworking juga tampaknya diterjemahkan ke dalam peningkatan cyberbullying… pengaturan teleworking umum dapat menyebabkan risiko yang lebih tinggi dari kekerasan dan pelecehan yang didukung teknologi (sering dikenal sebagai“ cyberbullying ”).

Menurut Badan Uni Eropa untuk Hak Fundamental

16 persen wanita di UE mengatakan kekerasan paling serius oleh non-pasangan terjadi di tempat kerja

11persen wanita di UE pernah mengalami kekerasan seksual dan / atau fisik dari seseorang di tempat kerja

https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey