ID ENG

Presiden Jokowi: Revisi UUK Harus Melibatkan Serikat Buruh

Tanggal Publish: 31/10/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Menyikapi rencana revisi Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan melibatkan serikat buruh, NGO dan akademisi. Hal itu disampaikannya pada rapat terbatas mengenai penyampaian program bidang politik, keamanan  hukum, ekonomi dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Dia menegaskan dalam urusan rencana revisi UUK  agar penuh kehati-hatian aga tidak terjadi perdebatan kontroversial. Sebab itulah, dihadapan menteri kabinetnya mantan Walikota Solo ini selama melakukan kajian revisi, ada baiknya perwakilan serikat buruh/pekerja harus dilibatkan untuk berdialog serta merumuskan draft revisi UUK.

“Saya berharap rencana revisi UUK nanti tidak menjadi perdebatan politik yang berkepanjangan. Tapi hasil revisi itu nanti bisa menjadi solusi yang baik untuk semua pihak,” jelasnya.

Selain itu, beliau juga mengingatkan agar buruh jangan menolak tentang wacana revisi UUK. Pasalnya, sampai saat ini pembuatan draft revisi UUK belum ada dijalankan. Dia berharap agar perwakilan serikat buruh/pekerja segera memberikan saran dan pemasukan mengenai rencana revisi UUK yang akan dikerjakan.

Dia merasa heran terkait penolakan revisi UUK oleh sekelompok serikat buruh/pekerja sekarang ini. Pasalnya, agenda revisi belum dilakukan, tapi sudah ada penolakan dan tidak tahu subtansi pasal apa yang harus ditolak. Untuk menghilangan kecurigaan isu rencana revisi UUK yang tidak berpihak pada buruh, Jokowi pun memerintahkan kementerian terkait untuk membuka ruang dialog yang seluas-luasnya.      

Sementara, Ary Joko Sulistyo Ketua Umum DPP FSB GARTEKS KSBSI menyambut baik dengan pernyataan Presiden Jokowi yang ingin membuka ruang dialog dengan perwakilan serikat buruh tentang rencana revisi UUK. Dia juga menegaskan FSB GARTEKS KSBSI tidak pernah menolak revisi UUK tersebut jika berpihak pada kepentingan buruh.

“Justru yang kami tolak jika ada pasal revisi UUK itu nantinya yang memang merugikan buruh. Kalau pasal yang merugikan itu dipaksakan tentu saja kami akan bersikap dan turun ke jalan bersama serikat buruh/pekerja lainnya,” tegasnya.

Dia juga menyampaikan, jika pemerintah ingin meminta saran dan pemasukan revisi UUK, FSB GARTEKS KSBSI siap memberikan kontribusi. Menurutnya, ada beberapa persoalan yang harus diperbaiki mengenai hak dan kesejahteraan buruh untuk kedepannya. Seperti perbaikan hak pesangon buruh, upah dan kerja layak, status buruh kontrak serta solusi buruh/pekerja menghadapi era industrialisasi 4.0. (setkab.go.id/AH)