ID ENG

PMI Ilegal Dari Yordania Dipulangkan ke Indonesia

Tanggal Publish: 17/06/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di  negara Yordania tanpa memiliki dokumen lengkap akhirnya mendapat amnesti (pengampunan). Sebelumnya, pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yordania telah memfasilitasi kepulangan PMI beserta 14 anak yang lahir dari hubungan tidak resmi dengan laki-laki warga negara lain.

Andy Rachmianto Dubes RI perwakilan Yordania mengatakan pemulangan PMI yang mendapat program amnesti tahun ini merupakan tahap yang keenam atau pemulangan terakhir. Total yang dipulangkan ke Indonesia dalam kloter terakhir ini sebanyak 49 orang.

"Dengan pemulangan tahap terakhir ini, KBRI Yordania berhasil mengosongkan penghuni penampungan (zero shelter), yang merupakan catatan pertama sepanjang sejarah perlindungan WNI/PMI di Yordania" kata Dubes Andy dalam keterangan pers Biro Humas Kementerian Tenaga Kerja, beberapa waktu lalu.

Andy juga menjelaskan sejak dua tahun terakhir, KBRI Yordania telah berhasil memulangkan 692 PMI, termasuk sejumlah anak-anak, karena tidak memilimi dokumen resmi. Untuk tahun 2019 ini ada 210 PMI yang bermasalah dan 14 orang anak-anak yang lahir dari hubungan yang tidak resmi menurut hukum Yordania ikut dipulangkan.

Dengan adanya kebijakan Amnesti 2019 ini, KBRI Yordania telah berupaya semaksimal mungkin agar PMI ilegal yang memiliki anak dari hubungan tidak resmi ini dapat dibantu pemulangannya serta memperoleh status resminya sebagai WNI.

"Pemulangan tahap akhir program amnesti tahun 2019 ini, menandai kejelasan status kewarganegaraan anak-anak para pekerja migran tersebut, setelah sekian lama mereka tidak jelas statusnya,” ujarnya.

Menurut data dari Imigrasi Yordania tahun 2019, tercatat masih ada sekitar 1.000 orang yang tidak memiliki izin kerja. Termasuk izin tinggal di Yordania yang membuat rentan perlindungan para pekerja migran. Repatriasi ini adalah upaya negara dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri.

Sebagaimana disampaikan Tim Satgas KBRI Yordania, masalah utama yang dihadapi para PMI yang ikut dalam program amnesti ini adalah ketidakmampuan mereka membayar denda izin tinggal (overstay) yang harus ditanggung. Bagi mereka yang tidak memanfaatkan program ini, denda ijin tinggalnya akan dihitung sejak masa ijin tinggal resminya habis dengan perhitungan 1.5 Jordan Dinnar (sekitar Rp 29.500) perhari.

Selain itu, mereka yang kabur dari majikannya sebelum masa kontraknya berakhir, sering dikenakan kasus tuduhan pencurian dan kasus melakukan hubungan gelap dengan warga negara asing hingga memiliki anak.

Kebijakan Amnesti ini diberlakukan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2018 dan akan berakhir hari ini tanggal 11 Juni 2019. KBRI Yordania telah melakukan berbagai sosialisasi baik dengan pertemuan langsung, melalui telepon, maupun lewat media sosial. (AH)