ID ENG

Pesan Menaker: Aktivis Buruh Perempuan Harus Intens Melakukan Kampanye Anti Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja

Tanggal Publish: 12/09/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Beberapa waktu lalu, Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) melakukan pertemuan dengan perwakilan aktivis serikat pekerja/buruh, di Balai K3 Bandung Jawa Barat. Ada beberapa poin pembahasan dalam dialog tersebut. Diantaranya, masalah isu Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sedang dibahas wakil rakyat di Gedung Parlemen Senayan.

Dian Yudianingsih perwakilan Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS KSBSI) Jawa Barat menyambut baik agenda dialog ini. Dimana, selama ini aktivis buruh perempuan sudah mendesak RUU PKS agar disahkan. 

“Dan meminta pemerintah segera meratifikasi konvensi ILO No. 190 Tentang Penghapusan Kekerasan di Dunia Kerja,” ucapnya saat diwawancarai melalui seluler, Sabtu (11/9/2021).

Bagi Dian Yudianingsih, jika RUU PKS secepatnya disahkan oleh DPR dan pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Termasuk kepada  buruh perempuan pun semakin terlindungi. Karena sudah memiliki legalitas hukum kuat untuk menindak pelaku kekerasan seksual di dunia kerja.

Menaker juga berharap aktivis buruh perempuan harus intens melakukan advokasi dan kampanye untuk menolak setiap praktik pelecehan dan kekerasan berbasis gender. “Serta berdialog dengan perusahaan dalam mewujudkan kenyamanan pekerja perempuan di dunia kerja,” terangnya.

Selain itu, Menaker mengatakan peran aktivis buruh perempuan sangat berat. Karena selain dia bekerja, mengurus rumah tangga tapi juga memiliki tanggung jawab  membela dan mendidik anggotanya. Karena itulah, dia menyampaikan aktivis buruh perempuan harus sering mengajak dialog suaminya, supaya bisa berbagi peran dan tidak terjadi kesalahpahaman komunikasi.

Dirinya juga menyadari untuk membangun kesadaran akan pentingnya pekerja perempuan terlindungi dari bahaya kekerasan dan pelecehan seksual tak hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja. Melainkan semua pihak harus terlibat melakukan penyadaran, melalui edukasi dan kampanye.

“Maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja selama ini karena kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan walikota masih minim memiliki kesadaran agar masalah ini segera diselesaikan,” ungkapnya.   

Intinya, Dian Yudianingsih yang juga Ketua Komisi Kesetaraan Perempuan KSBSI bersama lintas serikat buruh/pekerja lainnya mendukung RUU PKS segera disahkan. Sebab, tujuannya baik untuk memutus rantai kekerasan berbasis gender di dunia kerja dan masyarakat. (AH)