ID ENG

Pesan May Day: Jokowi Jangan Tutup Mata Dengan Ketidakadilan Buruh

Tanggal Publish: 01/05/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Peringatan hari Buruh, atau dikenal May Day tahun ini, hampir seluruh elemen serikat buruh di Indonesia kembali turun ke jalan. Seperti biasa, buruh masih menuntut pemerintah agar lebih memperhatikan nasib kesejahteraan buruh agar menjadi baik. Lalu, kenapa buruh masih tetap melakukan aksi demo hari ini, walau pemerintah sudah membuat kebijakan hari libur nasional sejak beberapa tahun lalu? Pasti ada sebab, karena masih adanya persoalan ketidakadilan.   

Trisnur Priyanto, Sekjen FSB GARTEKS KSBSI dalam orasinya disekitar Tugu Patung Kuda, Jakarta Pusat, mengatakan momen peringatan May Day tahun ini, Presiden Joko Widodo harus menepati janji politiknya untuk segera merevisi PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Upah. Dia menilai, kebijakan PP No. 78, kebijakan yang sangat mengkebiri upah buruh, sementara pengusaha diuntungkan.

Oleh sebab itulah, Trisnur menegaskan, semua elemen serikat buruh harus menagih janji politik Jokowi yang pernah disampaikannya waktu kampanye Pilpres 2019. Trisnur juga mendesak kepada pemerintah agar segera melaukan Ratifikasi konvensi ILO 183 Tentang Maternitas atau cuti melahirkan dari 12 minggu menjadi 14 minggu.

Selain itu, dia juga mengatakan program jaminan sosial, terkait program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Trisnur mengatakan selama ini masih banyak kelemahannya. Pemerintah dinilainya tidak serius melihat kondisi dilapangan, bahwa masih banyak pengusaha ‘nakal’ yang tidak menjalankan kewajibannya agar buruh wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

“Fakta yang terjadi sampai hari ini, masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku agar mengikutsertakan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Persoalan ini sangat merugikan hak buruh, sementara sikap tegas pemerintah terkesan diam,” tegasnya, 01 Mei 2019.

Trisnur juga menegaskan agar pemerintah sudah waktunya menghapus praktik outsourcing (kerja kontrak) yang sangat jelas menyengsarakan buruh. Pasalnya, praktik outsourcing yang terjadi dilapangan telah dijadikan monopoli banyak pengusaha nakal dalam perusahaan. Akibatnya, nasib jutaan buruh banyak terkatung-katung tak memiliki masa depan. Status buruh masih banyak sebatas status buruh kontrak. Mirisnya, setelah usia dan tenaga buruh tidak produktif lagi, banyak pengusaha langsung menendangnya. Tidak dijadikan sebagai status buruh tetap.   

Ditambah lagi, perlakuan sewenang-wenang pengusaha nakal yang memberangus serikat buruh (union busting) dalam perusahaan pun masih bersikap buas sampai hari ini. Bila ada aktivis buruh dalam perusahaan bersikap kritis masalah upah, pasti akan diberi hadiah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, karena memang tak suka dengan kehadiran serikat buruh.  

“Kami mendesak kepada Presiden Jokowi agar memperhatikan jutaan nasib buruh yang masa depannya tak pasti. Selama ini buruh juga diwajibkan membayar pajak negara dari sebagian upahnya untuk negara. Namun dalam urusan keadilan kepada buruh, negara terkesan tutup mata,” tutup Trisnur. (AH)