ID ENG

Persoalan Pengawas Ketenagakerjaan Masih Dilematis Dimata Buruh

Tanggal Publish: 24/04/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Tak bisa dibantah, jika persoalan dalam penyelesaian kasus ketenagakerjaan di Indonesia sampai hari ini penuh dengan polemik. Buruh seharusnya berharap kepada apparat birokrasi negara bisa memberikan solusi, justru terkadang tak memberikan solusi. Hal itu disebabkan karena pelayanan birokrasi yang lamban dan minimnya sumber daya manusia (SDM). Termasuk tidak berkompeten dibidangnya dalam menyelesaikan kasus ketenagakerjaan antara serikat buruh  dan pengusaha.

Bertempat di Hotel Amaris Citra Raya, Tengerang, Banten, 23 April 2019, FSB GARTEKS KSBSI wilayah Banten mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) tentang ‘ Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dan Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha di Provinsi Banten’. Agenda dialog tersebut sengaja diadakan, mengingat wilayah Banten merupakan salah satu lumbung industri di Indonesia.

Sayangnya, peran pengawasan ketenagakerjaan yang sudah dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk mengawasi perusahaan nakal terhadap buruh masih penuh dengan kendala. Baik pengawasan ketenagakerjaan dari tingkat pusat sampai daerah masih sering dikeluhkan buruh, karena dianggap belum memiliki tindakan yang tegas terhadap pengusaha nakal.

Dalam pemaparannya, Trisnur Priyanto, Sekjen DPP FSB GARTEKS KSBSI, menyampaikan diwilayah Banten sekarang ini peran petugas ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Banten jumlah tenaga pengawasnya hanya 74 orang. Kemudian, telah dikurangi dan menjadi 21 orang.

“Sementara diwilayah kota dan kabupaten Banten kurang lebih ada 15.945 perusahaan. Tentu saja jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan tak sebanding. Jadi memang sangat tidak rasional dengan fakta,” ujarnya ketika diwawancarai melalui jaringan seluler.

 Menurut Data ILO & Kemnaker tahun 2017, jumlah tenaga pengawas secara nasional ada 1.923 orang.  Kemudian tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 1.508 karena faktor pensiun, rotasi dan mutasi ke jabatan lain. Sementara jumlah perusahaan yang terdata nasional jumlahnya 21.591.508.

“Jadi kalau diperkirakan dalam hitungan satu petugas pengawas ketenagakerjaan diseluruh Indonesia secara rasio yang tidak rasio11.228 perusahaan (1:11.228),” terangnya.

Untuk di Provinsi Banten sendiri, jumlah tenaga pengawas yang ada hanya 74 orang dikurangi yang sudah menjadi PPNS 21 orang. Nah, jumlah perusahaan di Banten kurang lebih 15.945, maka rasio yang tidak rasional lagi 1:215 perusahaan. Melihat kenyataan itu, Trisnur menilai pemerintah masih terlihat tidak serius dalam menata masalah kepengawasan ketenagakerjaan.

Melihat persoalan yang terjadi, dia menyarankan sebaiknya Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Banten harus mempunyai terobosan baru dengan menambah jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan di tiap kabupaten/kota. Dia juga mendesak agar birokrasi di Disnaker Provinsi Banten segera diperbaiki, terkait laporan perusahaan nakal yang tidak patuh menjalani kewajibannya memberikan hak-hak buruh.

Sementara itu, Ubaidillah selaku Kabid pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Banten menyambut positif FGD yang diadakan. Dia tak membantah, jika persoalan kekurangan SDM menjadi kendala di petugas pengawasan ketenagakerjaan diwilayah Banten sekarang ini. Dari diskusi tersebut, nantinya dia berencana akan menyampaikan hasil ide dan rekomendasi dari hasil diskusi untuk memperbaiki pelayanan terhadap buruh. (AH)