ID ENG

Pemerintah Berkomitmen Lindungi Buruh Perempuan

Tanggal Publish: 05/01/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menyampaikan pemerintah berkomitmen melindungi buruh/pekerja serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-hakny di dunia kerja. Menurutnya, Indonesia akan segera memasuki Bonus Demografi 2030. Karena itu,  salah satu kunci untuk memenangkan negara ini bisa kuat dalam perekonomian, harus ada peningkatan keahlian dan produktifitas.

“Termasuk melakukan pemberdayaan terhadap pekerja perempuan,” kata Menaker Ida pada Webinar Peringatan Hari Ibu 2020 yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dan Maju Perempuan Indonesia, Senin kemarin (4/1/2021).

Untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja perempuan tidak dapat hanya dilakukan pemerintah pemerintah. Tapi peran serikat buruh, serikat pekerja (SB/SP) pengusaha, hingga masyarakat luas harus ikut terlibat. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, Kemnaker sendiri telah melaksanakan tiga aspek kebijakan.

“Pertama, kebijakan protektif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Kedua, kebijakan kuratif, yaitu larangan melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil atau melahirkan,” jelasnya.

Ketiga, kebijakan non diskriminatif. Yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam semua aspek di tempat kerja Selama tahun 2020. Sementara dalam hal pencapaian, pihaknya telah melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan norma kerja perempuan di perusahaan dan melakukan fungsi pemberian bantuan teknis baik kepada pelaku usaha maupun pekerja di 96 perusahaan.

“Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan bimbingan teknis/FGD yang melibatkan peserta dari unsur pengawas ketanagakerjaan, manajemen perusahaan, dan pekerja. Kemudian membuat dan mengembangkan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dari Diskriminasi (SI LINA NAKER PD) yang berbasis IT,” ucapnya.

Namun, Menaker mengingatkan bahwa setidaknya terdapat tantangan bagi pekerja perempuan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Pertama, respect, yakni kurangnya keterwakilan suara pekerja perempuan dalam pengambilan keputusan. Sehingga hak pekerja perempuan kurang dipedulikan. Kedua opportunity, kurangnya peluang karier dan dukungan bagi pekerja perempuan untuk berkembang.

Ketiga, security, yaitu kurangnya perlindungan dan jaminan bagi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan, seperti diskriminasi upah, kekerasan, pelecehan, kurangnya alat pelindung diri untuk bekerja, dan tidak dipenuhinya hak jaminan sosial bagi pekerja perempuan.

“Ketiga aspek di atas merupakan tantangan bagi kita semua dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan saat ini,” jelasnya. (AH)