ID ENG

Ngotot Bahas RUU Ciptaker, Presiden KSBSI: Penguasa Sedang Kehilangan Nurani

Tanggal Publish: 22/04/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Ditengah pandemi wabah Covid-19 ternyata sektor buruh paling terpuruk, kehilangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) sampai pada 16 April 2020, adai 83.546 perusahaan sektor formal melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan buruh/pekerjanya.

Untuk perusahaan sektor informal mencapai 30.794 perusahaan. Sehingga total mencapai 114.340 perusahaan. Dari sektor formal buruh yang terkena PHK dan dirumahkan mencapai 1.500.156 orang. Rinciannya yang terkena PHK sebanyak 229.789 orang dan yang dirumahkan sebanyak 1.270.367 orang.

Sementara dari non formal mencapai 443.760 orang, sehingga pekerja yang terdampak dirumahkan dan PHK menurut catatan Kemenaker saja sudah 1.943.916 pekerja. Mirisnya lagi, buruh yang mengalami PHK dan dirumahkan juga tidak mendapat jaminan yang pasti dari perusahaan.

Padahal sebelumnya, Kemnaker sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menaker No.M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Namun fakta dilapangan, SE ini dinilai tak memiliki kekuatan. Lebih banyak diabaikan oleh perusahaan.

Mirisnya, ditengah buruh kehilangan pekerjaan, pemerintah dan DPR tetap ngotot melakukan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Tentu saja, bagi aktivis serikat buruh/pekerja pembahasan tersebut sangat menciderai perasaaan buruh yang mengalami kesusahan.

Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menegaskan pemerintah dan DPR telah bersikap arogan dengan memaksakan pembahasan omnibus law RUU Ciptaker. Sebab, RUU ini sebelum terjadi pandemi Covid-19, sudah mendapat penolakan keras dari mayoritas buruh/pekerja.

“Bahkan ratusan ribu buruh sudah melakukan aksi demo di Istana Presiden dan berbagai daerah. Karena RUU Cipta Kerja jika disahkan berpotensial menghilangkan jaminan masa depan buruh dan hidup yang layak,” jelasnya, Jakarta, Rabu 22 April 2020.

Ia menegaskan, ketika pemerintah dan DPR lebih mementingkan RUU Ciptaker, penguasa dianggap tak mendengarkan penderitaan buruh dan rakyat kecil. Tapi mengutamakan karpet merah untuk kepentingan investor.

“Penguasa kita hari ini sedang kehilangan nuraninya. Seharusnya ditengah krisis yang terjadi mereka hadir memberikan solusi. Bukan menambah beban penderitaan buruh,” tegasnya.

Selain itu Elly mendesak sebaiknya pemerintah dan DPR mengeluarkan pembahasan klaster RUU Ciptaker. Lalu fokus penanganan dampak korban pandemi Covid-19 dengan menciptakan peluang usaha ditengah negara mengalami krisis ekonomi.

“DPR harus ketat mengontrol anggaran pandemi Covid-19 dari negara sebesar Rp 405,1 triliun. Anggaran yang besar ini sangat rentan menjadi bancakan korupsi kalau tak diawasi,” imbuhnya.

Terkait program kartu pra kerja, dia mengkritik agar pemerintah mengevaluasinya. Sebenarnya program ini sangat membantu buruh yang terkena imbas pandemi Covid-19. Namun dalam realisasinya sekarang ini sangat dipertanyakan. Dinilai banyak salah sasaran dan rentan konflik kepentingan. 

Intinya, saat ini buruh mayoritas paling terdampak kehilangan pekerjaan. Bukan terpapar virus Corona. Seharusnya penguasa berpikir bagaimana negara bangkit bersama ditengah keterpurukan. Bukan menambah derita buruh dengan memaksakan RUU Ciptaker.

“Penguasa seharusnya sadar, ketika buruh mengancam demo menolak RUU Ciptaker bukan tanpa alasan ditengah pandemi Covid-19. Ini masalah keadilan yang dirampas. Buruh sekarang ini butuh pekerjaan layak, bukan sikap arogan,” tutupnya.

Pada 30 April ini KSBSI akan bergabung dengan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) melakukan aksi demo besar-besaran secara serentak dari Ibukota Jakarta sampai provinsi dan kabupaten/kota. Tuntutan utamanya mendesak pemerintah dan DPR mengeluarkan pembahasan klaster omnibus law RUU Ciptaker. Untuk aksi wilayah Jakarta, Elly menyampaikan MPBI bakal menurunkan massa buruh sebanyak 50 ribu orang serta mengikuti protocol Covid-19. (AH)