ID ENG

Nasib Upah Buruh Sektor TGSL, Apakah Tahun Ini Ada Titik Cerah?

Tanggal Publish: 16/02/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Soal upah pada buruh tahun 2021, khususnya di industri garmen, tekstil, sepatu dan alas kaki (TGSL) dimasa pandemi Covid-19 harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, buruh yang bekerja di sektor ini adalah kategori upah padat karya. Dimana, setiap daerah, pihak perusahaan hanya memberikan upah yang bersifat variatif.

Bahkan, tahun lalu, saat awal terjadi pandemi Covid-19, buruh di sektor TGSL ikut terdampak krisis. Sebagian buruh ada terpaksa menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan serta kontrak kerjanya diputus, walau belum berakhir. Termasuk, secara mayoritas upah mengalami penurunan. Mereka tidak lagi mendapat upah 100 persen, karena kebijakan perusahaan terpaksa membatasi jam kerja akibat penurunan produksi.

Erwinanto Departemen Advokasi DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Tangerang Raya yang juga aktif di Wage indicator membenarkan, saat awal pandemi, buruh di sektor TGSL juga ikut terpuruk. Banyak perusahaan di sektor ini menjadi sepi order, karena terkendala kebijakan ekspor dan impor, sehingga kondisi keuangan perusahaan pun ikut berdampak.

“Jadi mau tidak mau, pada saat itu buruh akhirnya banyak yang dirumahkan dan kontrak kerjanya diputus sementara, akibat produktivitas perusahaan berkurang jauh,” terangnya, saat diwawancarai, Selasa (16/2/21).

Dalam hal ini, FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya pun tak mau diam. Alasannya, karena banyak anggotanya juga juga ikut menjadi korban. Pihaknya waktu itu langsung bergerak melakukan advokasi, melakukan perundingan dengan manajemen perusahaan. Setelah melewati proses dialog, akhirnya menemukan titik terang.

“Bagi buruh yang dirumahkan, ada perusahaan yang bisa memberikan upah tiap bulan sebesar 75 persen. Tapi ada juga perusahaan yang berbeda, pengusahanya hanya sanggup sebesar 50 persen. Soal kebijakan upah ini memang bervariasi dari masing-masing perusahaan,” ujarnya.

Dijelaskannya, hasil survei yang dilakukan bersama gajimu.com, pada termin pertama mengenai dampak pandemi terhadap buruh di industri TGSL, ternyata tidak semua semua perusahaan terpuruk. Bagi perusahaan kategori grup Multi National Coorporation (MNC) seperti produksi Nike, Adidas, tidak begitu berdampak terhadap upah buruhnya.

Tapi untuk perusahaan sub kontrak dari perusahaan MNC ini paling berdampak. Hal ini disebabkan kondisi keuangaan perusahaannya belum kuat dibandingkan perusahaan MNC grup. Jadi tak heran, waktu terjadi pandemi, banyak perusahaan sub kontrak terkena imbas krisis, akibat permintaan pasar menurun drastis.

“Sehingga si pengusaha mau tidak mau merumahkan dan memutus kontrak masa kerja buruhnya, walau dalam perjanjian kerja belum berakhir,” ungkapnya.

 

Kemudian, pada termin kedua pandemi, kembali dilakukan survei tentang topik yang sama. Hasilnya, terlihat banyak produktivitas perusahaan mulai pulih. Tolok ukurnya adalah buruh yang semoat dirumahkan kembali dipekerjakan. Begitu juga, buruh yang awalnya kontraknya diputuskan akhirnya dipanggil kembali bekerja.

Nah, tahun ini, Erwinanto mengatakan belum ada yang bisa menjamin wabah Covid-19 kapan segera berakhir. Tapi dia menjelaskan, Indonesia sudah memasuki tahap new normal sejak tahun lalu. Artinya, segala aktivitas pekerjaan normal kembali. Dengan syarat, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Buruh juga sudah bisa beradaptasi mengikuti Prokes ditempat mereka bekerja. Termasuk order dan produktivitas perusahaan semakin memulih,” jelasnya.

Melihat kondisi ini, maka dalam persoalan upah, dia berharap bisa normal kembali tahun ini. Karena itu, DPC FSB GARTEKS Kabupaten Tangerang Raya pun berencana dalam waktu dekat ini membuat pelatihan, khususnya kepada pengurus tingkat pengurus komisariat (PK).

“Pelatihan yang akan diberikan tentang kemampuan lobi dan negoisasi. Ilmu ini sangat bermanfaat meningkatkan kemampuan bagi pengurus pada saat perundingan dengan pihak perusahan terkait soal upah layak,” ucapnya.  

Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah bisa membuat kebijakan untuk meringankan beban perusaahaan untuk keberlangsungan usaha ditengah pandemi ini. Termasuk, tidak lagi mengeluarkan regulasi yang tidak memihak buruh. Seperti kebijakan penundaan upah yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) tahun kemarin, dengan alasan pandemi. (AH)