ID ENG

Napak Tilas Women Days, Berawal Dari Mogok Kerja Buruh Perempuan

Tanggal Publish: 13/03/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Setiap Bulan Maret, perempuan diseluruh dunia baru akan merayakan peringatan Hari Perempuan Internasioal atau ‘Woman Day’s’. Singkatnya, sejarah hari perempuan internasional berawal dari  aksi demo buruh perempuan pada tahun 1909, di New York, Amerika Serikat.  Buruh perempuan dari sektor garmen itu tak hanya melakukan aksi protes demo di jalanan saja. Mereka juga mengorganisir semua buruh perempuan untuk mogok kerja, dengan alasan sudah muak. Sebab, mereka merasa diperlakukan diskriminasi dan korban eksploitasi perusahaan.

Tak hanya itu saja, selama buruh perempuan bekerja, mereka pun kerap menjadi korban kekerasan fisik dan seksual. Oleh sebab itulah, kebangkitan buruh perempuan pun akhirnya tak bisa dibendung lagi. Mereka pun menuntut parlemen di Amerika Serikat, agar agar ada persamaan hak atau kesetaraan gender didalam sebuah negara. Pasalnya, pada masa itu, perempuan hanya dianggap golongan kaum lemah, yang tidak layak duduk di struktur jabatan pemerintah, perusahaan dan lingkungan sosial. Bahkan, hak untuk memilih dalam Pemilu juga tidak diberikan ruang demokrasi.

Rupanya, gelombang aksi demo buruh perempuan di Amerika Serikat mampu membangkitkan aura di seluruh dunia saat itu. Gayung bersambut, kebangkitan buruh perempuan di negara-negara Eropa pun seperti terkena virus aksi pergerakan kesetaraan gender untuk menuntut hak demokrasi dan politiknya. Akhirnya, dalam aksi buruh perempuan yang bersaman di negara Austria, Jerman, Swiss, Austria, untuk pertama kalinya dicetuskan peringatan Hari Womens Day, pada tanggal 19 Maret 1911.

Ketika gejolak Perang Dunia I, buruh perempuan pun saat itu melakukan aksi demo menentang perang yang menghabiskan ratusan ribu nyawa manusia. Pasalnya, perang tidak pernah menguntungkan rakyat kecil, hanya memuaskan ambisi kekuasaan. Perang juga hanya dianggap lebih banyak merugikan dan memakan korban perempuan. Sejak aksi demo menentang Perang Dunia I terus dilakukan, akhirnya disepakati setiap tanggal 8 Maret 1914, dicetuskan menjadi peringatan Womens Day di seluruh dunia.

Seperti ada pepatah klasik, ‘Perjuangan tidak segampang membalikan telapak tangan’. Mungkin Itulah filosofi yang tepat pada waktu gerakan buruh perempuan saat itu menuntut kesetaraan gender. Berbagai macam diskriminasi dan pelecehan kerap diterima, ketika mereka menuntut hak-haknya kepada parlemen dan penguasa saat itu.

Napak tilas perjuangan yang panjang itu akhirnya mendapatkan angin segar. Setelah 60 tahun kemudian dan berkat kegigihan gerakan perempuan, akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan dan menetapkan, setiap tanggal 8 Maret diperingati sebagai peringatan Hari Perempuan Internasional. Kini, banyak perempuan diseluruh negara sudah bisa menikmati hak-haknya. Perempuan sudah lebih leluasa duduk di parlemen untuk membela hak kesetaraan gender, bahkan sudah bisa menjadi pemimpin daerah dan negara melalui proses demokrasi, seperti di Indonesia.

Awal Kebangkitan

Kalau mempelajari sejarah gerakan perempuan dalam hak kesetaraan gender, sebenarnya Indonesia tidak tertinggal jauh dan juga memiliki tokoh perempuan yang tak jauh beda dengan tokoh pergerakan perempuan di benua Eropa dan Amerika waktu itu. Dia adalah Raden Adjeng Kartini, yang lahir tanggal 21 April 1879. Di masa remajanya, dia sudah sangat konsisten memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender. Walau pada pada masa itu juga, bumi nusantara dijajah kolonial VOC Belanda dan budaya patriarki juga masih sangat mengakar, namun R.A Kartini sudah berani membawa pembaharuan. R.A Kartini sejak mengenyam pendidikan di ELS (Europese Lagere School) hingga usianya 12 tahun, oleh pendidiknya kala itu dikenal sudah gemar membaca buku dan rajin menulis. Selama menempuh pendidikan di ELS, dia juga sudah rajin belajar Bahasa Belanda.

Karena sudah menguasai Belanda, akhirnya dia mulai rutin menulis dan menjadi korespondensi korespondensi dari Belanda salah satunya Rosa Abendanon dan Estelle "Stella" Zeehandelaar. Dimana, tulisan suratnya itu, R.A Kartini selalu menceritakan kegelisahan tentang perempuan pribumi yang masih sangat didiskriminasikan di lingkungan sosial, termasuk  hak dalam dunia pendidikan.

Salah satunya majalah De Hollandsche Leilie akhirnya tertarik menayangkan tulisannya, karena dianggap kritis dan membawa pencerahan. Menginjak usia 20 tahun, dia pun semakin menunjukan identitasnya untuk memperjuangkan hak perempuan pribumi. R.A Kartini semakin gemar membaca koran dan majalah dari Eropa sembari menulis artikel, kemudian dikirimnya lebih banyak ke Eropa.

Pada saat itu, pemikiran R.A Kartini pun mulai terinspirasi dengan cara berpikir aktivis perempuan di Eropa. Karena dinilainya sangat kritis untuk memperjuangkan kesetaraan gender dibanding perempuan pribumi yang selalu minder dalam lingkungan sosial. Di usia 24 tahun kedua orang tuanya mendesak agar dia segera menikah. Akhirnya dia menyetujui keinginan orang tuanya untuk menikah dengan K. R. M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, 12 November 1903. Suaminya seorang Bupati Rembang yang telah memiliki 3 istri.

Tak lama kemudian, R.A Kartini kembali mewujudkan keinginannya untuk mendirikan sekolah dan menjadi pendidik yang sempat ditentang kedua orang tuanya. Keinginan Kartini disambut baik suaminya. Dari hasil pernikahannya, R.A Kartini  dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Soesalit Djojoadhiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun, takdir ajal tak bisa dilawan. Setelah empah hari masa kelahiran, dia meninggal  pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Dari hasil warisan perjuangannya, R.A Kartini melahirkan buku “Habis Gelap Terbitlah Terang’, yang bisa dinikmati generasi penerus bangsa ini. Oleh Presiden Soekarno, R. A. Kartini pun ditetapkan menjadi salah salah satu Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 2 Mei 1964 dan setiap 21 April diperingati sebagai Hari Kartini.

Jika R.A Kartini diangkat sebagai pahwalan nasional, sebagai orang yang berjasa memperjuangkan hak keseteraan gender, maka di tahun 1990 an juga ada seorang aktivis buruh perempuan yang terkenal vokal memperjuangkan hak-hak buruh. Namanya Marsinah, perempuan kelahiran  Nganjuk, 10 April 1969. Semasa bekerja di PT. Catur Putra Surya (CPS), Porong, Sidoarjo, Jawa Tengah, dia konsisten menuntut hak gaji sebesar 20 persen sesuai KepMen 50/1992.

Namun surat Kepmen 50/1992 itu tidak disambut baik oleh pengusaha di Jawa Timur, sehingga menimbulkan pergolakan dikalangan buruh. Lalu Marsinah besama kawan-kawan buruhnya pun lalu melakukan mogok kerja, karena selama mereka bekerja banyak hak-hak buruh yang tak dijalankan oleh pengusaha. Bahkan, seorang buruh yang sakit atau melahirkan tunjangan mereka dipotong.

Rupanya, gerakan buruh yang dilakukan Marsinah bersama kawan-kawannya membuat pemerintahan Soeharto semakin gerah. Gerakan buruh yang dilakukan Marsinah waktu itu dianggap bagian gerakan aliran komunis yang mampu mengancam keamanan negara. Pada masa itu, sebenarnya gerakan sosial sudah mula tumbuh subur menentang berbagai kebijakan Soeharto.

Oleh aktivis gerakan sosial, Soeharto sudah semakin melenceng dari kekuasaannya dan hanya membela kepentingan bisnis kroni dan keluarganya. Intinya, Marsinah pun dianggap mush negara yang disiyalir akan mengancam kepentingannya berkuasa. Maka, tak lama setelah melakukan aksi mogok kerja di PT. CPS, Marsinah dinyatakan menghilang dan tiga hari kemudian ditemukan tewas di dekat hutan, Dusun Jegong, Desa Wilangan.

Berdasarkan hasil otopsi, mayat Marsinah sangat dicurigai penuh indikasi penganiayaan berat. Terakhir, hasil otopsi yang dilakukan Prof. Dr. Haroen Atmodirono, disimpulkan Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Pasca kematian Marsinah, pihak penegak hukum sempat menetapkan Direktur PT. CPS, staf karyawan dan security perusahaan sebagai tersangka dan dijebloskan dalam penjara.

Selang beberapa tahun kemudian, para pelaku yang dituduh membunuh Marsinah, dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung. Mereka tidak terbukti bersalah dan memiliki bukti kuat merencanakan pembunuhan. Hingga hari ini, kasus siapa dalang pembunuhan Marsinah masih misterius, belum terkuak siapa actor pembunuhnya. Namun bagi kalangan aktivis buruh dan aktivis gerakan sosial lainnya, waktu itu menduga kuat, dalang pembunuhan Marsinah adalah rejim militer Orba.

Setelah kekuasaan Soeharto, tahun 1998 tumbang dan berganti dengan era reformasi maka lahirlah sebuah pembaharuan. Serikat buruh akhirnya mendapat angin segar dalam kebebasan berserikat tanpa dihalang-halangi lagi oleh penguasa dan pengusaha. Hak ekspresi dalam menyuarakan pendapat di depan umum, serikat buruh juga sudah lebih leluasa, tidak seperti tekanan represiv di jaman Orba.

Tapi sayangnya, walau kebebasan hak berserikat dan hak berpendapat sudah dijamin oleh negara, Kasus kematian Marsinah semakin tenggelam ditelan hiruk pikuk demokrasi politik. Marsinah memang sudah meraih penghargaan Yap Thiam Hien dan kasus kematiannya menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang dikenal sebagai kasus ‘1713’, tapi keadilan harus diungkap.

Kini, di era reformasi perempuan Indonesia pun juga lebih leluasa duduk dalam kursi parlemen sebesar 30 persen. Keterlibatan dari menjabat presiden sampai menteri pun juga sudah pernah diperankan. Walau tak bisa dipungkiri, ketka negara ini sudah membuka ruang kesetaraan gender, tapi kasus diskriminasi dan kekerasan perempuan dalam dunia kerja dalam dunia kerja dan rumah tangga masih tinggi. Lihat saja, sampai hari ini kasus perdagangan orang (human trafficking), Indonesia masih menempati urutan tertinggi di dunia. Disinilah yang harus menjadi pekerjaan rumah kaum perempuan, bahwa tugas perjuangan dan hak kesetaraan gender belum selesai. (AH)