ID EN

Menunggu Bonus Demografi 2030, Pembangunan BLK Dikebut

Tanggal Publish: 13/11/2018, Oleh: DPP FSB Garteks

Berdasarkan hasil data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), jumlah angkatan kerja sampai tahun 2018 di Indonesia mencapai 113 juta penduduk. Namun sayangnya, dari jumlah angkatan kerja yang banyak itu, mayoritas lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah dasar (SD). Atau bisa dikatakan, rata-rata angka pendidikan nasional masih dibawah rata-rata dalam daya saing kerja. Sehingga dari 133 juta angkatan kerja sekarang ini hanya 57 juta orang saja yang siap bersaing dalam dunia kerja.


Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja (Menaker), menjelaskan jika persoalan minimnya kualitas pendidikan Indonesia tidak segera diatasi, maka akan menjadi persoalan lebih rumit untuk kedepannya. Apalagi, tahun 2030 Indonesia wilayah negara yang mendapat bonus demografi. Lembaga analisa ekonomi dunia sudah memprediksi, pada tahun 2030 nanti, Indonesia akan menjadi salah satu negara ekonomi terkuat di dunia.


Namun dia mengkuatirkan, tak ada manfaatnya jika Indonesia menjadi salah satu negara perekonomian terkuat di dunia, kalau kualitas daya saing kerja masyarakatnya lemah. Artinya, jika sumber daya manusia (SDM) Indonesia lemah ketika mendapat bonus demografi, maka bisa dipastikan Indonesia akan kalah persaingan kerja dari negara-negara lain yang akan masuk bekerja di negara ini.


“Dalam rangka menyambut bonus demografi 2030, Indonesia harus mempersiapkan angkatan kerja sebanyak 56 juta orang. Agar nantinya bisa mengimbangi pertumbuhan perekonomian negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 13 November 2018.


Untuk mencari solusi agar daya saing kerja masyarakat Indonesia bisa berkompetensi, Hanif Dhakiri mengatatakan pemerinta sekarang sedang sibuk membangun dan mervitalisasi badan latihan kerja (BLK). Dia menjelaskan, pemerintah memang sedang mengejar target membangun dan mervitalisasi BLK diberbagai daerah dalam rangka menambah angkatan kerja yang terampil.


“Target pemerintah setiap tahunnya menciptakan angkatan kerja yang memiliki ketrampilan sebanyak 3,8 juta orang tiap tahunnya. Sehingga ketika Indonesia tiba menyambut bonus demografi 2030, sudah siap bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia,” jelasnya.


Hanif menambahkan, solusi membangun dan merevitalisasi BLK, merupakan salah satu jawaban untuk menjawab tantangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. Selain itu, persyaratan administrasi untuk mengikuti program BLK pun sudah tak seperti dulu. Dia mengatakan, sudah menghapus syarat pendidikan dan usia bagi yang ingin ikut program BLK.
“Tahun 2018 ini pemerintah sudah membangun 75 BLK komunitas baru dengan target pelatihan sebanyak 7.500 orang. Tahun depan, pemerintah akan membangun 1.000 BLK komunitas dengan target pelatihan 100.000 orang peserta,” tutupnya. (AH)