ID ENG

Menaker Siap Bersinergi Dengan APBGATI Dalam Isu Ketenagakerjaan

Tanggal Publish: 12/09/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Pada Jumat (10/9/2021), Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) melakukan dialog dengan perwakilan presidium dan pengurus pemimpin serikat pekerja/buruh dari Aliansi Pekerja Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI) di Bandung Jawa Barat. Pertemuan ini menjadi momen penting, untuk membangun sinergitas hubungan pemerintah dengan aktivis pekerja/buruh.

Edi Kustandi Badan Pengurus Harian APBGATI mengatakan waktu berdialog dengan Menaker ada beberapa poin isu ketenagakerjaan yang dibahas. Seperti meminta Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan oleh DPR RI. Lalu  meratifikasi Konvensi ILO No.190 Tentang Penghapusan Kekerasan di dunia kerja.

“Kami juga memberikan laporan analisa  kritis dalam bentuk tulisan kepada Menaker. Termasuk persoalan turunan Undang-Undang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34, 35,36 37. Semoga kajian kritis yang kami berikan bisa menjadi catatan penting bagi Menaker,” ucapnya saat diwawancarai melalui seluler, Sabtu (11/9/2021).  

APBGATI juga menyarankan Menaker sebagai perwakilan pemerintah, agar sebelum membuat keputusan sebaiknya mengajak perwakilan serikat pekerja/buruh berdialog. Termasuk merumuskan dan mencari solusi jalan tengahnya. Supaya, setelah diputuskan tidak menjadi persoalan lagi. 

“Saya yakin, saran-saran yang kami sampaikan beliau menyambut baik dan bijak mendengarkan aspirasi buruh,” kata Edi Kustandi.

Hasil pertemuan itu diharapkan bisa terjalin hubungan dialog sosial yang lebih harmonis. Sebab industri garmen, tekstil, sepatu dan alas kaki (TGSL) adalah sektor industri padat karya. Dimana mengerjakan ribuan pekerjan dan tentunya pula banyak persoalan hubungan industrial.

APBGATI juga meminta dialog ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) itu bicaranya lebih subtansi persoalan sektor TGSL. Supaya target pembahasannya lebih fokus diselesaikan. Menaker pun menyambut baik permintaan ini dan memerintahkan Dirjen Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kemnaker segera menindaklanjutinya.

“APBGATI juga menginginkan kerjasama yang berkelanjutan terkait isu ketenagakerjaan di sektor TGSL. Nahk, kalau pemerintah sedang membahas regulasi di sektor TGSL, kami sarankan agar Menaker melibatkan APBGATI,” jelasnya. 

Selain itu, pihaknya sedang merumuskan kesepakatan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) serta Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) serta ILO Perwakilan Jakarta dalam merumuskan hubungan industrial yang harmonis. Menaker juga sangat mendukung dan memerintahkan beberapa Dirjen dan direktur di kementeriannya supaya mempercepat implementasi kesepakatan tersebut.

Terakhir, dampak pandemi Covid-19 di Indonesia mengakibatkan jutaan buruh kehilangan pekerjaan. Dan pekerja di sektor TGSL juga paling banyak menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Karena it, Ida Fauziyah mengatakan pemerintah sangat berkomitmen untuk mengatasi ledakan pengangguran ini.

“Beliau mengatakan pemerintah berupaya keras supaya keberlanjutan usaha tetap berjalan. Supaya ledakan pengangguran bisa dihentikan. Dan mengajak APBGATI sebagai mitra dialog sosial untuk mencari solusi perburuhan dimasa pandemi,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan itu Ristadi Presidium APBGATI, Benny Rusli dan Edi Kustandi (Badan Pengurus Harian APBGATI) Dian Yudianingsih, Suhendi, Jamal, perwakilan CNV International, TURC, Ade Irawan. Sementara dari Kemnaker juga dihadiri diantaranya Dirjen PHI dan Jamsos, Dirjen Pengawasan, dan Direktur PHI serta Direktur Biro Hukum. (AH)