ID ENG

Menaker Ingatkan, THR Paling Lambat H-7 Lebaran

Tanggal Publish: 12/05/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga (Menaker) mengingatkan kepada pengusaha agar wajib memberikan tunjangan hari raya (THR), paling lambat tujuh hari sebelum perayaan Idul Fitri. Dia menegaskan, jika pengusaha lalai memberikan kewajiban TH kepada buruh/pekerjanya dalam perusahaan, maka akan ada sanksi tegas dari pemerintah.

"Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Kita minta perusahaan memastikan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku ," kata Menaker Hanif di Jakarta, yang melalui Humas Kemenaker, beberapa waktu lalu..

Menaker juga menegaskan kewajiban pengusaha memberikan THR, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Nah, untuk besaran THR kepada buruh  yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah.

“Buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah,” terangnya.

Kemudian untuk buruh harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi buruh lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12  bulan, upah 1 bulan, dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

"Jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Tapi, saya mengimbau kalau bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran. Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik," kata Menaker.

Selain itu, pihaknya juga dalam waktu dekat ini segera menerbitkan surat edaran THR kepada para Kepala Daerah dan membuka posko pengaduan THR. Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta di tingkat yaitu di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. (AH)